Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan diseminasi hasil pemutakhiran pendataan keluarga dan data keluarga beresiko stunting tahun 2023.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel diwakili Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Lasma Uli Lumbantoruan mengatakan, kegiatan ini bertujuan agar data keluarga yang telah diverifikasi selama tahun 2023 lalu bisa dimanfaatkan oleh instansi terkait dalam melakukan intervensi percepatan penurunan stunting di Kalsel.
“Berdasarkan verifikasi dan validasi (verval) 2023 kemarin ada sebanyaki 190.707 ribu kepala keluarga yang beresiko stunting di seluruh Provinsi Kalsel,” kata Lasma, Banjarmasin, Selasa (7/5/2024).
Dia menuturkan, berdasarkan hasil peninjauan kembali di semester I 2023 jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil verval pada semester II.
“Berdasarkan peninjauan kembali hasil semester I dengan semester II kita mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 200.000 sekian menjadi 190.707 ribu kepala keluarga, yang didominasi oleh Kabupaten Barito Kuala,” jelasnya.
Adapun yang menjadi penyebab stunting di Kalsel, lanjutnya, yakni pernikahan usia muda yang masih tinggi dan juga pola asuh yang tidak benar.
Untuk itu pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan edukasi pernikahan usia dini kepada remaja di Kalsel dan edukasi pola asuh kepada pasangan subur yang mempunyai anak balita dan batita.
Hal ini agar pola asuh dan pola pemberian makanan, khususnya makanan tambahan bisa lebih baik dari sebelumnya, dimana dalam pemberian makanan tambahan diatas enam bulan itu harus memperhatikan kecukupan protein pada anak agar bisa mencegah stunting pada anak.
“Selain pola asuh, faktor ekonomi juga menjadi penyebab stunting di Kalsel. Meskipun begitu penyebab paling signifikan tetap pola asuh , karena yang punya kemampuan belum tentu bebas dari stunting jika pola asuhnya kurang baik,” jelasnya.
Lebih jauh, Lasma mengatakan, melihat hal tersebut pihak BKKBN pusat pun telah mengadakan pertemuan dengan setiap BKKBN regional terkait dengan peningkatan akselerasi cakupan penimbangan balita di posyandu agar cakupan elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) bisa mencapai diatas 85 persen.
“Dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang terupdate adanya kenaikan 0,1 persen maka pusat melakukan pertemuan untuk menyusun upaya akselerasi cakupan penimbangan balita di posyandu agar e-PPGBM nya mencapai diatas 85 persen dan bisa dibandingkan dengan hasil SKI terbaru,” tukasnya. MC Kalsel/Jml
