Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, dalam merumuskan langkah – langkah strategis untuk peningkatan pertanian di Kaimantan Selatan.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar menuturkan dalam pembahasan ini, perlu merumuskan langkah-langkah strategis dalam memitigasi dampak dari perubahan iklim, seperti antisipasi dampak dari musim kemarau maupun kekeringan ekstrim el nino, hingga menjaga ketersediaan air.
“Isu strategis yang senantiasa perlu mendapat perhatian kita bersama, ialah tantangan perubahan iklim. Pengaruh iklim yang tidak diantisipasi dengan baik, akan mengancam sektor pertanian, hingga akhirnya mengganggu ketahanan nasional,” ucapnya, Banjarbaru, Rabu (17/4/2024).
Lebih lanjut diterangkannya, kegiatan ini bertujuan menyamakan arah dan haluan dalam agenda perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Hal ini sekaligus menjadi upaya sinergi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui APBD dan APBN tahun anggaran 2025.
Roy pun mengajak jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan dari lintas sektor untuk menguatkan komitmen dan sinergi dalam mencapai prioritas pembangunan pertanian di Kalimantan Selatan.
“Saya menekankan agar kita tetap fokus mempertahankan surplus produksi padi, mempertahankan swasembada beras di daerah yang telah mencapainya, dan melakukan pemetaan wilayah-wilayah pertanian yang perlu dioptimalkan dengan lebih intens,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman mengungkapkan Kalsel menjadi salah satu provinsi yang penyangga pangan di Indonesia.
“Kita menjadi salah satu provinsi penyangga produksi pangan Nasional di urutan 12 dri 38 provinsi se Indonesia dan kita menjadi salah satu provinsi untuk ditunjuk Kementerian Pertanian RI untuk program – program seperti optimalisasi lahan rawa, dan tumpang sisik,” tuturnya.
Maka dari itu, menurutnya produksi pangan merupakan urusan wajib bagi kita sekarang.
“Karena sesuai dengan arahan Menteri dan Gubernur Kalsel, bahwa Kalsel harus tetap menjadi penyuplai pangan nasional, apalagi Ibu Kota Negara berpindah ke Pulau Kalimantan,” pungkasnya. MC Kalsel/usu.
