Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) optimis mampu menurunkan angka stunting sebesar 10 persen di 2024.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira saat membuka Rembuk Stunting Tahun 2024 yang hadiri 13 kabupaten/kota di Kalsel, Banjarbaru, Rabu (27/3/2024).
“Kita melakukan evaluasi terhadap yang sudah kita tangani di 2023 sehingga kita kembali merencakan apa yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya,” kata Fajar.
Fajar menyebutkan, di 2024 ini penanganan stunting di Kalsel hanya tersisa dua tahun lagi dari target yang ditetapkan.
“Kita ketahui angka stunting Kalsel saat ini 24,6 persen, jadi di 2024 ini kita menargetkan akan menurunkan 10 persen dan di 2025 kita menargetkan 15 persen angka stunting di Kalsel.
Dengan upaya yang dilakukan bersama-sama, 10 persen dapat dikatakan bukan angka yang sedikit maka upaya yang dilakukan tidak bisa hanya upaya yang biasa-biasa saja sehingga harus extraordinary.
“Kalau dilihat dari pola penurunan angka stunting sebelumnya, kita optimis tahun ini dan tahun berikutnya mengupayakan penurunan sesuai target,” ucap Fajar.
Sementara itu, Plt Kepala DPPPA-KB Kalsel, Fathimatuzzahra mengatakan strategi yang telah dilakukan yaitu peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi TPPS Kabupaten/Kota, TPPS Kecamatan, dan TPPS Desa, Memperkuat peran TPPS Kabupaten/Kota dalam menyusun kegiatan dan pelaksanaannya kegiatan yang terpadu dan intergratif dalam percepatan penurunan stunting, Memastikan saling berbagi data mulai dari TPPS Kabupaten/Kota, TPPS Kecamatan, dan TPPS Desa untuk melaksanakan intervensi sasaran, serta Menguatkan dan mendukung peran TPPS Desa, Kader, dan TPK sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Selain penguatan TPPS yang dapat dilakukan dengan Pelibatan masyarakat dalam program pemerintah berupa pemberdayaan keluarga dalam upaya peningkatan pemahaman kesehatan mulai dari remaja, catin, ibu hamil, ibu menyusui hingga baduta/balita
“Pelibatan stakeholder lainnya dalam program pemerintah berupa BAAS, Kakak Asuh Stunting, PMT, Satgas, TPK dan tenaga ahli gizi puskesmas dapat menjembatani pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan optimalisasi kegiatan posyandu dan kelas BKB rutin setiap bulan,” ujar Fathimatuzzahra. MC Kalsel/scw
