Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel mengadakan sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk air minum dan limbah domestik tahun 2024 di Banjarmasin.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kabid Cipta Karya Yulianti Erlinah menyampaikan bahwa pelaksanaan SPM merupakan amanat dari beberapa regulasi, seperti UUD 1945 dalam Pasal 33 tentang bumi dan air yang dikendalikan oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
“Untuk memastikan pemerintah dapat menerapkan dan memenuhi SPM, Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang standar teknis SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan SPM pekerjaan umum dan perumahan rakyat,” kata Yulianti, Kamis (22/2/2024).
Menurutnya, percepatan pencapaian SPM di daerah termasuk dalam pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Untuk menjamin pelaksanaan program strategis nasional, salah satunya adalah pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar.
“Melalui sosialisasi SPM, diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah dan stakeholder non pemerintah lainnya terkait SPM air minum dan air limbah domestik,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat, SPM air minum dan air limbah domestik sangat diperlukan. Adanya SPM ini memberikan jaminan bahwa masyarakat mendapatkan layanan yang baik dan terstandarisasi, serta memberikan manfaat besar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
“Sebagai masyarakat, kita harus dapat memahami dan mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan SPM. Edukasi dan sosialisasi SPM menjadi peran penting bagi seluruh stakeholders untuk turut serta dalam menjamin pencapaian SPM yang baik, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan bermartabat,” tutupnya. MC Kalsel/tgh
