Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel menargetkan pada tahun 2024 akan menuntaskan 33,4 Hektare Kawasan Permukiman Kumuh yang tersebar di beberapa daerah di Kalsel.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel, Mursyidah Aminy mengatakan tahun 2024 ada beberapa daerah yang menjadi prioritas penanganan kawasan kumuh seperti di Kabupaten Banjar, HSS, HST, Batola dan Kota Banjarbaru.
“Tahun 2024, target kita akan menuntaskan penanganan kawasan permukiman kumuh sebesar 33,4 hektare dengan total anggaran sebesar Rp5,5 miliar,” kata Mursyidah di Banjarbaru, Senin (19/2/2024).
Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh ada 7 indikator yaitu, sanitasi, air limbah, air bersih, persampahan, jalan, drainase dan RTH.
Berdasarkan kewenangan provinsi sesuai uu no 23/2014 dalam penataan kawasan kumuh luasannya 10 sampai 15 hektare, sedangkan di bawah 10 hektare itu kewenangan Kabupaten dan kota kemudian di atas 15 hektare kewenangan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain penanganan jalan lingkungan, drainase ada program PK-RTLH di kawasan kumuh di tahun 2024 sebanyak 115 unit dengan anggaran Rp2,3 miliar.
“Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam penanganan kumuh, diperlukan adanya keterpaduan seluruh sektor untuk mengambil perannya masing masing di 7 indikator kumuh,” tuturnya. MC Kalsel/tgh