Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial Provinsi Kalsel Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) selama tiga hari.
Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel Muhammadun melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Gusnanda Effendi pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dengan luasnya cakupan wilayah PKH di Provinsi Kalsel tentu terdapat permasalahan, kendala dan solusi yang berbeda – beda di setiap Kabupaten/Kota.
“Sehingga diharapkan dengan melalui Rakor PKH se Kalsel ini, kita bersama-sama dapat menyamakan persepsi, bersinergi dan dapat merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi acuan dalam melaksanakan PKH tahun 2024,” kata Gusnanda, Banjarmasin, Rabu (31/1/2024).
Menurut Gusnanda, rakor PKH ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen Pemprov Kalsel dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan PKH secara profesional dan akuntabel serta terciptanya jaringan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat/ stakeholder dengan koordinator wilayah PKH, koordinator PKH dan instansi terkait lintas sektor lainnya.
“Untuk itu kegiatan Rakor ini sangat strategis sebagai momentum membicarakan permasalahan permasalahan yang ditemukan dan rasakan untuk mencari solusi pemecahan dari permasalahan tersebut,” ujar Gusnanda.
Dirinya pun berpesan agar dapat membangun kerja sama diantara pemangku kepentingan PKH, meningkatkan profesionalisme kinerja dalam melakukan pendampingan, terlaksananya PKH secara terencana, terpadu dan berkesinambungan serta tertib administrasi dan penyampaian pelaporan dalam pendampingan agar terwujudnya pelaksanaan PKH secara profesional dan akuntabel.
Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Akhmad Yuliadie dalam laporannya menyebutkan, adapun maksud kegiatan rakor tersebut adalah untuk membentuk dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan PKH Provinsi Kalsel tahun 2024.
“Adapun tujuan yaitu membangun kerja sama yang baik diantara stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan PKH se-Kalsel tahun 2024,” kata Yuliadie.
Peserta rakor tersebut berjumlah 65 orang terdiri dari Dinsos dan koordinator Kabupaten/Kota, Disdikbud Provinsi Kalsel, Dinsos Provinsi Kalsel, Dinkes Provinsi Kalsel, BBPPKS Kemensos RI, Kementerian Agama RI, Polda Kalsel, BPJS Kesehatan, Bappeda Provinsi Kalsel, Diskop dan UMKM Provinsi Kalsel, Disdukcapil Provinsi Kalsel, Bank Indonesia, Bank BRI, Bank Mandiri, dan PT POS Indonesia. MC Kalsel/Rns
