Memasuki periode akhir tahun, kinerja APBN wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai 30 November 2023 menunjukkan peningkatan. Realisasi belanja meningkat sebesar 9, 25 persen dibanding dengan periode Oktober 2023. Peningkatan ini seiring dengan realisasi belanja penyelesaian pekerjaan belanja infrastruktur.
Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi di dampingi Kepala Kanwil DJKN Kalselteng Kusumawardhani, Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar, serta Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalbagsel Rudie Bayu pada press conference ALCo mengatakan realisasi belanja sampai dengan 30 November 2023 sebesar 29,34 triliun atau 90,91 persen, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 7,29 Triliun (82,84 persen) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 22,04 Triliun (93,94 persen).
“Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022, realisasi belanja tumbuh 9,27 persen. Dari sisi pendapatan negara, realisasi pendapatan negara telah mencapai 21,28 triliun atau sebesar 114,42 persen, tumbuh 23,35 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Rabu (27/12/2023).
Dikatakan Syafriadi, tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 32,0 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,8 persen, dan sektor pengangkutan sebesar 14,4 persen. Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Pergudangan yang tumbuh 70,85 persen dibandingkan tahun lalu.
“Total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 30 November 2023 sebesar 5,60 Triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp420,58 Miliar dan penerimaan lainnya 5,6 Triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya,” ucap Syafriadi .
Lebih lanjut, jika dilihat dari posisi Neraca Perdagangan, sampai saat ini masih surplus sebesar US$1.097,99 juta, meningkat 40,80 persen. Peningkatan ini karena ekspor lebih tinggi dari impor. Kontribusi kenaikan ekspor sebesar 38,65 persen, sedangkan impor hanya naik sebesar 27,38 persen. Kenaikan ekspor ini terjadi karena adanya kenaikan volume ekspor dari produk batu bara.
“Selanjutnya pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,63 Triliun atau 121,70 persen dari target, tumbuh 31,18 (yoy). Penerimaan terbesar dari pendapatan Jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sejalan dengan mobilitas dan confidence masyarakat yang cukup tinggi. Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp435,04 miliar atau 26,74 persen dari total realisasi PNBP. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekes Banjarmasin,” tambahnya.
Selain itu, dukungan APBN untuk pemberian subsidi di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Beras, Subsidi Listrik, dan Subsidi BBM. Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 55.429,95 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao. Subsidi Beras telah tersalur 15.476,09 ton, sedangkan untuk bantuan pangan telah terealisasi sebesar 9.815,96 ton kepada 199,276 Keluarga Penerima Manfaat. Subsidi listrik di wilayah Kalsel terealisasi sebesar Rp1.456,85 miliar. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 495.009 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu) 213.763 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 99.316 Metrik Ton.
Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 30 November 2023 sebesar 22,04 Triliun atau sebesar 93,94 persen. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhan Belanja Transfer ke Daerah meningkat sebesar 9,82 persen. Realisasi DBH sebesar 97,3 persen, Realisasi DAU 94,3 persen, Realisasi DAK Fisik 76,4 persen, Realisasi DAK Non Fisik 87,3 persen, Realisasi Hibah 3,8 persen, Realisasi Dana Desa 97,4 persen, dan Insentif Fiskal sebesar 66,1 persen.
“Realisasi TKD tertinggi adalah Kab. Balangan sebesar 97,40 perswn. Kab. Barito Kuala peringkat pertama penyaluran DAK Fisik di lingkup Pemda Kalsel. Secara Nasional, Kalimantan Selatan peringkat ke-16 penyaluran DAK Fisik se-Indonesia meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk DAK Non Fisik telah terealisasi 87,3 persen. Sedangkan DANA DESA sudah terealisasi sebesar 1,33 Triliun atau sebesar 97,4 persen. Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kabupaten dengan capai tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan untuk penyaluran Dana Desa dengan realisasi mencapai 100 persen,” tutupnya. MC Kalsel/Rns
