Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalsel melaksanakan Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi di Daerah Provinsi Kalsel.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Sekdaprov Kalsel dan Plt Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalsel yang telah memberikan kinerja terbaiknya menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka pengendalian inflasi di Kalsel.
“Di akhir triwulan keempat ini, kita akan melakukan evaluasi terkait kinerja TPID sepanjang 2023 ini, serta apa saja yang harus kita tingkatkan sebagai baseline di 2024 agar Kalsel mampu menjaga kestabilan inflasi secara berkelanjutan,” kata Sulkan.
Sulkan menjelaskan, berdasarkan data inflasi pada November 2023, Kalsel sudah keluar dari 10 provinsi tertinggi inflasi di Indonesia. Namun inflasi year-on-year Kalsel sendiri masih berada pada angka 2,95 persen di atas rata-rata inflasi nasional sebesar 2,86 persen.
“Di penghujung tahun ini, kita semua masih harus tetap waspada kemungkinan terjadinya peningkatan inflasi. Salah satu komoditas penyumbang andil inflasi terbesar khususnya di November 2023 adalah naiknya harga cabai. Dua komoditas lainnya yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah beras dan kedelai,” ujar Sulkan.
Saat ini, capaian inflasi hingga akhir tahun 2023 yang tetap terkendali merupakan hasil koordinasi dan sinergi yang solid dari seluruh komponen TPID. Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat untuk memastikan kenaikan harga komoditas pangan yang terjadi tidak berdampak besar pada daya beli masyarakat Kalsel.
Apalagi pada akhir tahun ini, disampaikan Sulkan, kenaikan harga biasanya sering terjadi, terutama menjelang Nataru. Oleh karena itu, perlu dilakukan gerak cepat dan evaluasi menyeluruh sebagai langkah antisipasi ke depan.
“Dari sisi permintaan, lonjakan konsumsi menjelang Nataru akan mendorong kenaikan harga. Sementara dari sisi penawaran, gangguan rantai pasok akibat curah hujan yang terjadi beberapa waktu juga dapat berpengaruh kenaikan harga,” ucap Sulkan.
Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, seperti penguatan dalam pelaksanaan operasi pasar di beberapa daerah yang terkendala pasokan barang dan jasa.
“Kita tentunya ingin agar segala kebijakan mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mencegah disparitas harga antar kabupaten/kota di Provinsi Kalsel. Kita harus mampu melakukan upaya pencegahan agar dampak buruk inflasi pada perekonomian Kalsel dapat diminimalisir,” jelas Sulkan. MC Kalsel/scw
