Pemerintah Pusat meapresiasi capaian Kalimantan Selatan terhadap penurunan stunting sebesar 5,4 persen pada tahun 2022 lalu. Ini membuktikan Kalsel mampu mencapai target 14 persen di tahun 2024.
Hal tersebut disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Erliani Budi Lestari pada kegiatan Monitoring dan evaluasi terpadu dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kantor Bappeda Banjarbaru, Kamis (19/10/2023).
Erliani mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memantau program-program yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam penanganan stunting.
“Apalagi Pemprov Kalsel memiliki tagline “Bergerak” yang selalu digelorakan Gubernur Kalsel. Dimana target nasional penurunan stunting harus 14 persen,” ujarnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pendorong pemerintah daerah, agar dapat mencapai penurunan stunting yang telah ditetapkan ditahun 2024 khususnya di Kalimantan Selatan.
“Manfaatkan pertemuan ini dengan baik sehingga menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang baik untuk penanganan stunting. Apalagi setiap tahun pemeritah daerah mendapat bantuan dana desa. Dana desa ini diharapkan sebagian dapat dimanfaatkan dalam penanganan stunting,” katanya.
Sementara itu Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel, Husnul Hatimah mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengatakan sebagai salah satu provinsi prioritas penanganan stunting di Indonesia, Kalsel melalui TPPS, telah melakukan berbagai upaya intervensi spesifik maupun intervensi sensitif kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, sesuai dengan data SSGI tahun 2022, Kalsel berhasil menurunkan angka stunting, dan berhasil menjadi tiga besar provinsi dengan penurunan stunting tertinggi di tahun 2022, dari 30 persen di tahun 2021 menjadi 24,6 persen,” kata Husnul.
Kemudian dari 11 kabupaten dan 2 Kabpaten di Kalsel yaitu, Kabupaten Tapin menempati prevalensi angka stunting terendah, yakni sebesar 14,5 persen. sedangkan kabupaten Barito Kuala, sebagai kabupaten dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Kalsel yakni 33,6 persen.
“Kami tentunya akan terus berupaya untuk fokus pada daerah-daerah, yang angka prevalensi stuntingnya masih tinggi, untuk memenuhi capaian target 18,1 persen di tahun 2023 ini,” terangnya.
Lanjut Ia mengungkapkan dari sisi regulasi, Kalsel telah menetapkan aturan mengenai pelaksanaan percepatan penurunan stunting, serta membentuk tim percepatan penurunan stunting yang terus bergerak melakukan intervensi sejak dini, dimulai masa remaja sampai masa kehamilan dan bayi/balita.
Selain meningkatan pemenuhan pangan, gizi dan kesehatan, kami juga berupaya menyediakan kebutuhan infrastruktur pendukung dalam upaya penurunan stunting, dengan pembangunan fasilitas sanitasi dan air bersih di beberapa daerah yang membutuhkan.
“Kami juga bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, melalui program paman mahaga stunting, dengan menempatkan mahasiswa PKL ke puskesmas/posyandu yang berada di daerah dengan angka stunting tinggi. Program-program yang kami jalankan sejauh ini, telah mampu berkontribusi terhadap penurunan angka stunting,” ungkapnya.
Selain kemarin, juga sudah melakukan kunjungan lapangan di tiga lokus, yakni posyandu dahlia Desa Sungai Sipai, SMP Negeri 3 Martapura dan Desa Murung Kenanga, untuk melihat perwakilan wilayah yang telah dilakukan intervensi pencegahan dan penanganan stunting.
“Kami tentunya membutuhkan arahan konkret dari bapak/ibu sekalian terkait intervensi yang selama ini telah kami lakukan dan apa saja hal-hal yang harus kami tingkatkan, dalam rangka penurunan stunting di Kalsel,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
