Penyaluran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2022 tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menjadikan APBN sebagai shock absorber. PC PEN telah dialokasikan untuk sektor perlindungan masyarakat dan telah direalisasikan sebesar Rp988,8 miliar selama 2022, antara lain untuk PKH, BLT BBM, BSU, Kartu Sembako serta BLT Minyak Goreng.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Sulaimansyah mengatakan, dua sektor prioritas lain yang telah direalisasikan dalam rangka PC PEN adalah sektor penanganan kesehatan dengan realisasi sebesar Rp367,11 miliar serta sektor penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp802,19 miliar.
“Untuk penyaluran KUR selama 2022 di Kalsel telah direalisasikan sebesar Rp5,57 triliun untuk 108.424 debitur dengan peningkatan nilai kredit sebesar 26,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, namun ada penurunan jumlah debitur sebanyak 2,88 persen,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Kamis (19/1/2023).
Sementara itu pada sektor usaha yang paling banyak menerima KUR adalah sektor perdagangan dengan porsi 46,11 persen atau sebesar Rp2,57 triliun dengan wilayah terbanyak menerima KUR adalah Kota Banjarmasin. Sedangkan realisasi kredit UMi selama 2022 di Kalsel telah berhasil disalurkan kredit sebesar Rp52,44 miliar untuk 13.320 debitur.
“Jumlah kredit tersebut meningkat sebesar 38,63 persen dan jumlah debitur meningkat sebesar 24,03 persen dari tahun yang lalu. Sektor usaha terbesar yang diberikan oleh kredit UMi adalah sektor perdagangan dengan wilayah yang paling banyak menerima kredit adalah Kota Banjarmasin,” ucap Sulaimansyah.
Kebijakan APBN 2023 pada bidang pendapatan diarahkan untuk untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha tetap kondusif.
Sedangkan menurut Sulaimansyah, pada bidang belanja difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, serta tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko ketidakpastian. Kebijakan subsidi pada APBN 2023 terus didorong agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan, namun tetap diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat serta dilakukan pada waktu yang tepat.
“Dalam realisasi APBN secara nasional pada TA 2022 menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan berhasil menekan defisit APBN sebesar 2,38 persen dari PDB, yang berarti lebih cepat dari rancangan awal yang diperkirakan baru akan tercapai pada 2023 defisit APBN kurang dari tiga persen PDB,” tambah Sulaimansyah.
Menurut Sulaimansyah, hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara yang melebihi target dengan capaian 115 persen. Pendapatan Negara tumbuh tinggi seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus terjaga, harga komoditas dilevel yang masih relatif tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta implementasi UU HPP.
“Pada sisi belanja negara direalisasikan sebesar 99,5 persen yang digunakan sebagai shock absorber, antara lain untuk belanja prioritas dan perlindungan masyarakat, subsidi energi serta perlindungan daya beli masyarakat,” kata Sulaimansyah.
Demikian juga belanja Transfer ke Daerah digunakan untuk pemulihan ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Belanja Negara tumbuh positif dan terus dioptimalkan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, penguatan spending better, serta peningkatan kualitas belanja daerah sehingga dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.
Sementara itu, progres realisasi APBN Kalsel TA 2022 menunjukkan kinerja yang optimal dengan capaian pendapatan negara yang melebihi target yaitu sebesar 124,66 persen atau sebesar Rp18,3 triliun dari target Rp14,6 triliun. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan yang berasal dari aktivitas perdagangan batu bara serta untuk penerimaan bea cukai yang berasal dari aktivitas ekspor CPO.
Sedangkan di sisi belanja APBN K/L berhasil direalisaikan pagu APBN sebesar 96,39 persen atau sebesar Rp8,1 triliun dan untuk dana transfer ke daerah (TKD) telah direalisasikan sebesar Rp25,9 triliun atau 127,42 persen dari pagu. MC Kalsel/Rns
