Setelah melalui proses pembahasan anggaran 2023 yang cukup panjang, hari ini Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di Istana Negara, Jakarta, sekaligus sebagai simbol dari dimulainya pelaksanaan APBN 2023.
Untuk Daftar Alokasi TKD lingkup Kalimantan Selatan (Kalsel) diterima langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor secara virtual yang disaksikan juga oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah.
Sulaimansyah mengatakan, nantinya DIPA Petikan dan Daftar Alokasi TKD akan diserahkan oleh Gubernur Kalsel kepada pimpinan satuan kerja dan kepala daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, segera setelah acara Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD oleh Presiden di Istana pada 1 Desember 2022 hari ini.
“2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju, dimana tiga tahun pertama Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan pandemi COVID-19 yang sungguh luar biasa. Indonesia dapat menangani Pandemi dan mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara di dunia. APBN menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Kamis, (1/12/2022).
Ditambahkan Sulaimansyah, dalam merumuskan kebijakan dan respons APBN menangani pandemi dan memulihkan ekonomi, dukungan Dewan Perwakilan Rakyat sangat luar biasa. Hal ini menghasilkan APBN yang responsif, tepat waktu, serta fleksibel namun tetap efektif dan akuntabel untuk mendukung dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang kompleks dan menghadapi gejolak ekonomi global yang menantang saat ini.
“DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKDD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sulaimansyah.
Proses penyusunan sampai penetapan APBN TA 2023 secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar, ditengah kondisi melandainya kasus COVID-19. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, utamanya pihak legislatif.
“Perekonomian nasional saat ini dalam tren positif dan masih tumbuh kuat dengan pertumbuhan diatas lima persen selama empat triwulan berturut-turut, dimana triwulan III bahkan mencapai 5,72 persen (yoy),” jelas Sulaimansyah.
Menurut Sulaimansyah, inflasi relatif moderat dibandingkan negara-negara lain dan mulai menunjukkan penurunan ke level 5,71 persen (yoy) pada Oktober dari sebelumnya 5,95 persen di September.
“Disisi lain, neraca perdagangan bertahan surplus dalam 30 bulan berturut-turut serta indeks PMI yang tetap ekspansif dalam 14 bulan terakhir, walaupun tetap perlu dicermati karena dalam satu bulan terakhir mengalami penurunan,” kata Sulaimansyah.
Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga meskipun pemerintah harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerapan zero covid policy di RRT yang menyebabkan perlambatan ekonominya, maupun dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat perlemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. MC Kalsel/Rns
