Sampai dengan akhir Oktober 2022, kinerja makro ekonomi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan kondisi baik, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta tingkat inflasi yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada periode triwulan III 2022 sebesar 5,59 persen (y-o-y) yang didukung oleh konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tinggi.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Sulaimansyah mengatakan, inflasi pada Oktober 2022 tercatat sebesar 0,25 persen (m-to-m), lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 1,42 persen. Beberapa penyumbang utama inflasi di Kalsel adalah transportasi udara, darat serta bahan pangan terutama daging ayam ras, ikan haruan serta beras.
“Yang menahan laju inflasi adalah harga telur ayam ras, minyak goreng serta cabai merah. Dari sisi neraca perdagangan Kalsel, pada Oktober 2022 terjadi surplus sebesar 11,17 persen dari bulan sebelumnya atau ada peningkatan sebesar US$0,17 juta,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Senin (28/11/2022).
Perkembangan perekonomian dunia masih diwarnai dengan kenaikan harga komoditas dan risiko ketidakpastian global yang eskalatif. Sehubungan dengan itu, peran APBN diharapkan tetap waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan peran APBN tersebut adalah dengan dilakukannya pengalihan subsidi dari subsidi BBM ke pemberian bantuan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Namun demikian kebijakan pengalihan subsidi BBM tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada makro perekonomian kita dalam bentuk naiknya inflasi, kemiskinan serta pengangguran serta menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ucap Sulaimansyah.
Disebutkan Sulaimansyah, untuk mengurangi dampak negatif tersebut diatas, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang berjumlah secara nasional sebesar Rp24,17 triliun.
“Bantuan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) serta dukungan dana Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU). Realisasi atas bantuan dana tersebut di wilayah Kalsel sampai dengan saat ini adalah untuk BLT telah direalisasikan sebesar Rp56,30 miliar bagi 187.681 KPM, untuk BSU sebesar Rp130,04 miliar bagi 216.727 KPM, serta untuk bantuan sosial yang berasal dari dana dukungan Pemda 2 persen DTU telah direalisasikan sebesar Rp44,93 miliar dari alokasi dana sebesar Rp161,98 miliar,” kata Sulaimansyah.
Khusus untuk bantuan sosial yang berasal dari 2 persen DTU, diakuinya Pemda yang mempuyai realisasi dengan nilai rupiah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Kalsel dengan realisasi sebesar Rp12,83 miliar, sedangkan pemda yang belum ada realisasi adalah Pemkab HST, Pemkab Tanah Laut, dan Pemkot Banjarmasin.
“Sedangkan pemda yang mempunyai realisasi tercepat adalah Pemkab HSU dengan realisasi mencapai 100 persen atau dengan nilai rupiah sebesar Rp5,9 miliar. Disamping dana bantuan tersebut, sumber dana pemda lain yang juga digunakan untuk bantuan sosial masyarakat desa serta untuk pengendalian dampak inflasi di desa adalah yang bersumber dari dana desa yang disebut dengan BLT Desa,” ucap Sulaimansyah.
Sedangkan untuk mendorong pemda melakukan pengendalian inflasi di daerah telah diimplementasikan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai penghargaan atas keberhasilan mengendalikan inflasi. Pada periode Mei hingga Agustus 2022, telah diberikan DID kepada Kabupaten Tabalong sebesar Rp10,68 miliar karena telah berhasil menurunkan tingkat inflasi dari 4,86 persen pada Mei menjadi 4,36 persen pada Agustus 2022. MC Kalsel/Rns
