Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali melaksanakan pelatihan pengetahuan SDM di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG, Banjarbaru, Kamis (6/10/2022).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah mengatakan, kegitan ini merupakan langkah tepat agar seluruh perencanaan dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota selaras dan sejalan dengan tujuan pembangunan daerah.
“Dengan adanya pelatihan ini diharapkan, akan lebih memahami dan mengerti tentang PUG dan PPRG pada tatanan koseptual, aktualisasi, dan perkembangan terbarunya serta mendorong komitmen pimpinan dalam melaksanakan PUG melalui PPRG dengan meningkatkan mutu (quality assurance) atas penyelenggaraan PUG di daerah, khususnya seluruh kabupaten/kota se-Kalsel,” ucap Husnul.
Selanjutnya disampaikan Husnul, tujuan PPRG untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaran gender agar dapat menjamin kebutuhan dan aspirasi dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja/pengeluaran dengan memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan, termasuk anak, disabilitas dan lansia dari penggunaan belanja/pengeluaran pembangunan.
“Perlu kita pahami bersama, penyusunan PPRG dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan baik dari sudut pandang perempuan maupun laki-laki,” kata Husnul.
Husnul menyebutkan, untuk menyusun PPRG, diperlukan SDM perencana yang mampu mengidentifikasikan dan mengintegrasikan isu gender kedalam program/kegiatan. Namun, hingga saat ini kompetensi dan pemahaman perencanaan terhadap PPRG sebagian masih sangat kurang, khususnya terkait pemahaman tentang isu gender di kalangan para perencana program/kegiatan telah menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan belum sepenuhnya mengintegrasikan isu gender, sehingga program dan kegiatan yang disusun masih netral gender bahkan tidak menutup kemungkinan bias gender.
Sehingga, keterampilan dan kapasitas SDM khususnya perencana pada tim driver kabupaten/kota di Kalsel sebagai penggerak PUG di daerah menjadi bagian penting, apabila adanya pemahaman dan kemampuan yang terintegrasi dari SDM pemerintah di Provinsi Kalsel, maka impelmentasi program juga akan memperkuat kualitas output dari program-proram lintas sektor. MC Kalsel/scw
