Capaian pendapatan negara di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sangat dipengaruhi oleh fluktuasi kegiatan perekonomian regional.
Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah mengatakan, sampai dengan 30 Juni 2022 kondisi perekonomian masih menunjukkan tren positif dengan didominasi sektor pertambangan.
“Pengaruh tertinggi penerimaan negara berasal dari aktivitas pertambangan periode akhir 2021 ternyata masih berdampak pada penerimaan perpajakan pada Juni 2022, selain disebabkan oleh adanya peningkatan volume kegiatan masyarakat,” kata Sulaimansyah, Banjarmasin, Selasa (2/8/2022).
Menurut Sulaimansyah, hal tersebut ditandai dengan kinerja pendapatan negara mencapai Rp9.181,29 miliar atau 86,44 persen dari target, tumbuh lebih tinggi 98,26 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2021 atau meningkat sebesar Rp4.550,24 miliar.
“Untuk realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juni 2022 telah mencapai Rp8.553,52 miliar atau 87,93 persen dari target APBN 2022 sebesar Rp9.728 Miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,27 persen (y-o-y),” ucap Sulaimansyah.
Disamping itu, Sulaimansyah menyampaikan, realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp695,02 miliar hingga akhir Juni 2022, angka tersebut telah melewati target dengan capaian 416,39 persen dari target yang ditetapkan.
“Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di Kalsel mencapai nilai Rp627,77 miliar atau 70,26 persen dari target,” ujar Sulaimansyah.
Untuk realisasi belanja negara sampai dengan Juni 2022 mencapai Rp11.467,47 miliar atau 45,71 persen dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 5,66 persen, dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
“Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp3.170,24 miliar (38,69 persen pagu) atau turun 14,70 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama di 2021 mencapai Rp3.716,61 miliar,” tambah Sulaimansyah.
Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut, menurut Sulaimansyah, masih dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal yang cukup besar pada awal 2022, karena sudah tidak ada lagi kegiatan yang bersifat multi years akibat pandemi COVID-19 sebagaimana yang terjadi pada awal tahun lalu.
Di samping itu, pengenaan PPN 11 persen dan pembatasan barang impor ikut berkontribusi pada lambatnya penyerapan alokasi anggaran.
“Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalsel sampai akhir Juni 2022 tercatat Rp8.297,23 miliar atau 49,12 persen dari pagu, kemudian penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai Juni 2022 masing-masing telah mencapai Rp1.783,71 miliar (41,43 persen pagu) dan Rp4.320,71 miliar (57,70 persen),” kata Sulaimansyah.
Sementara itu, untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai akhir Juni 2022 di Kalsel telah direalisasikan sebesar Rp1.325,37 miliar (36,99 persen pagu) yang berasal dari DAK Fisik dan non Fisik.
Sedangkan penyaluran Dana Desa di Kalsel telah mencapai Rp821,83 miliar atau sebesar 57,61 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih tinggi 28,44 persen dari periode yang sama tahun lalu dengan dapat mencairkan Dana Desa senilai Rp639,86 miliar. MC Kalsel/Rns
