Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Pelatihan Teknis Budidaya bagi Pekebun Kelapa Sawit sebagai upaya mencapai pengembangan usaha yang lebih efisien dan berkelanjutan, diikuti 120 orang yang dibagi menjadi dua kelas dan peserta pelatihan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) berjumlah 68 orang dengan total 188 orang, sesuai hasil rekomendasi teknis yang sudah diterbitkan.
Kepala Disbunnak Kalsel, Suparmi mengatakan, dilakukan upaya melalui peremajaan terhadap tanaman yang kurang produktif, tua dan/atau rusak, dengan dukungan pengembangan sumber daya manusia serta bantuan sarana dan prasarana, Banjarmasin, Senin (25/7/2022).
“Dengan pelatihan teknis budidaya bagi pekebun kelapa sawit melalui kegiatan pengembangan SDMPKS, upaya kita dalam menciptakan usaha yang kondusif dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pekebun dan peternak dalam bentuk memfasilitasi kelembagaannya, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi berbagai kondisi ekonomi saat ini yang begitu cepat berubah akibat adanya pandemi COVID-19 dan adanya bencana banjir di Kalsel,” harap Suparmi.
Suparmi menyampaikan, saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang peternakan dengan menetapkan pembangunan pertanian yang akan diwujudkan selama periode 2020-2024 adalah pertanian maju, mandiri dan modern.
Dikatakan Suparmi, seluruh jajaran pertanian harus lebih maju baik dari pusat hingga desa, harus lebih bergerak, lebih bersemangat, dan lebih mempunyai kemampuan, pertanian harus mandiri serta tidak selalu bergantung pada impor.
“Pertanian harus lebih modern dengan menggunakan berbagai inovasi teknologi, sehingga mampu meningkatkan produktivitas untuk nilai tambah dan daya saing,” ucap Suparmi
Kedepannya, pengembangan perkebunan melalui gerakan peningkatan produksi komoditas perkebunan, diharapkan Suparmi, mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan, meningkatkan ekspor produk perkebunan, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahtaraan pekebun.
“Tentunya diperlukan kerja keras semua pihak, baik melalui upaya meningkatkan koordinasi antar kabupaten/kota dan provinsi serta pemilihan strategi yang tepat dalam melaksanakan pekerjaan dengan tetap mengacu pada aturan yang ada dan tertib administrasi,” kata Suparmi. MC Kalsel/scw
