Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memfokuskan ke peningkatan layanan air minum, sanitasi, dan kawasan kumuh di Tahun 2022.
Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan mengatakan pembangunan sanitasi merupakan pelayanan dasar dan menjadi kewajiban bersama untuk mewujudkan dan memastikan layanan tersebut sudah diupayakan secara maksimal oleh Pemerintah.
“Meskipun ini membutuhkan perjuangan dan tantangan, tetapi dengan bergerak bersama, kita pasti bisa,” kata Solhan saat memberikan sambutan Sosialisasi Sanitasi Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Rabu (15/6/2022).
Dalam mencapai target layanan sanitasi diperlukan adanya kebersamaan yang dapat diwujudkan melalui sebuah pemahaman dan kesamaan visi untuk mempermudah dan mengarahkan pemangku kepentingan di Provinsi Kalsel, dalam mencapai tujuan dan menuntaskan permasalahan sanitasi.
“Salah satu tugas Pemerintah adalah mendukung adanya kebijakan dan strategi yang dikembangkan untuk memperkuat regulator dan operator di kabupaten/kota untuk meminimalisir permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Provinsi Kalsel,” ungkapnya.
Apalagi Pemprov Kalsel telah membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) dalam rangka penanganan air minum, sanitasi dan kawasan permukiman.
Dimana dalam Pokja PKP ini melibatkan beberapa Dinas seperti Dinas Perkim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Kesehatan.
“Jadi pokja PKP ini terdiri beberapa Dinas Terkait dan akan difokuskan dalam pembangunan air bersih, sanitasi dan penuntasan kawasan kumuh,” kata Kepala Bidang Cipta Karya, Agung Dewanto.
Sementara itu, target Bappenas untuk Kalsel di tahun 2024 harus 100 persen akses air minum layak, 87 persen akses air limbah domestik layak dengan 6 persen harus akses aman, dan 83 persen sampah terkelola, sedangkan target rumah layak huni sebesar 60,91 persen. MC Kalsel/tgh
