Pemprov Kalsel Bersama TPPS Kalsel Terjun ke Desa Tekan Angka Stunting

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor di ruang kerjanya Banjarbaru, Rabu (8/6/2022). MC Kalsel/tgh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalsel siap terjun ke Desa untuk menekan angka stunting.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengatakan, pada beberapa waktu lalu pihaknya bersama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sudah melaksanakan rapat untuk persiapan turun ke Desa guna menekan angka stunting. Untuk itu, Kabupaten/Kota terkait diharapkan dapat memetakan kondisi stunting di wilayah mereka. 

Dari hasil pemetaan tersebut, TPPS Kalsel akan terjun langsung untuk mengevaluasi komitmen Pemerintah Daerah masing-masing dalam menekan angka stunting, dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke Desa untuk melihat langsung keperluan ibu hamil dan balita dalam melengkapi kebutuhan asupan gizi. 

“Pemerintah Daerah diminta untuk mengumpulkan data ibu hamil dan balita, selanjutnya akan dikunjungi oleh TPPS Provinsi dengan skala prioritas,” kata Ariadi, Rabu (8/6/2022).

Selain itu, pihaknya juga akan menjadikan daerah yang angka stuntingnya rendah sebagai contoh inovasi dalam menekan angka stunting untuk daerah lain. 

“Kita akan melihat upaya apa yang telah mereka lakukan dalam menekan stunting, lalu akan kita kaji dan tiru, sehingga tim dapat lebih fokus dalam mencegah stunting di Kalsel,” ujarnya. 

Langkah lainnya, Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin, selaku Ketua TPPS Kalsel menginginkan keterlibatan pihak swasta dalam mencegah stunting di Kalsel melalui Corporate Social Responsibility (CSR). 

“Misalnya ada yang memberikan CSR ke Desa atau Kecamatan sehingga bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, seperti memberikan susu formula atau makanan tambahan,” tuturnya. 

Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga sangat berpengaruh terhadap penekanan stunting. Karena selain akibat asupan gizi yang tidak tercukupi, stunting juga diakibatkan oleh pernikahan di usia muda yang cenderung terjadi di wilayah pelosok. 

Sebagai informasi berdasarkan data BKKBN, Kalsel merupakan salah satu dari 12 Provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Indonesia 2022. 

Sedangkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, 5 wilayah di Kalsel termasuk dalam 76 Kabupaten/Kota berkategori “merah” yaitu Kabupaten Banjar, Tapin, Barito Kuala, Balangan, dan Tanah Laut. MC Kalsel/tgh

Mungkin Anda Menyukai

 


 

Pemprov Kalsel Perlu
Pendapat Anda!


Terima kasih telah mengakses portal berita kami.
Kesediaan anda mengisi survei kepuasan
sangat membantu kami untuk mengevaluasi
penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tahun 2022
demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

 


Ya, Saya Bersedia

 

Tidak, terima kasih