Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kesehatan Kalsel mengadakan Rapat evaluasi terpadu Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2022 di Banjarmasin, Senin (23/5/2022). MC Kalsel/tgh
Guna mengatasi peredaran narkoba di Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kesehatan Kalsel mengadakan rapat evaluasi terpadu Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2022 di Banjarmasin.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin mengatakan penyalahgunaan napza merupakan masalah di tingkat global, regional maupun nasional yang saat ini sangat mengkhawatirkan.
“Untuk itu, melalui rapat evaluasi ini mari bersama-sama menekan terjadinya kasus narkoba yang ada di Kalsel,” katanya, Senin (23/5/2022).
Menurutnya, berdasarkan Data Survei Nasional pada tahun 2021, bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15 persen. Data penyalahgunaan Napza pada tahun 2020 yaitu, 3.419.188 meningkat menjadi 3.662.646 pada tahun 2021 (BNN RI).
Sedangkan data pengguna Napza yang direhabilitasi 731 orang untuk Kalsel.
Oleh karena itu, IPWL merupakan wadah dalam upaya untuk penanggulangan masalah penyalahgunaan Napza melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang mana sektor kesehatan diharapkan mampu melakukan rehabilitasi medis di fasilitas pelayanan kesehatan, terutama IPWL yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah.
“Pada saat ini, Dinkes Kalsel telah bersinergi dan berkolaborasi dengan lintas sektor (Dinsos Kalsel, BNNP Prov.Kalsel, Biddokkes Polda Kalsel dll) untuk melakukan pencegahan dan penyalahgunaan Napza secara terkoordinasi dan terintegrasi,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, upaya pencegahan penyalahgunaan Napza selain dilakukan pemerintah, juga perlu didukung oleh peran aktif masyarakat.
“Semoga dengan pertemuan rapat evaluasi terpadu IPWL ini, bisa melakukan pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan Napza untuk menuju Indonesia bebas narkoba,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi P2PTM dan Keswa Dinkes Kalsel, Heru menambahkan, tujuan kegiatan untuk mengevaluasi program penanggulangan Napza di masing-masing IPWL.
“Tujuan selanjutnya, menyepakati alur pelayanan dan penjaminan dalam rangka memenuhi hak ODGJ atau pemakai Napza sebagai warga negara. Mendapatkan dokumen kesepakatan rencana tindak lanjut program penanggulangan Napza di IPWL,” kata Heru.
Kegiatan tersebut digelar tiga hari dan diikuti 70 peserta terdiri atas penanggungjawab dan pengelola program keswa di Dinkes Kabupaten/Kota dan puskesmas IPWL se-Kalsel, BNN di Kabupaten/Kota, Dinas Sosial dan Rumah Sakit IPWL se-Kalsel dan lintas sektor terkait. MC Kalsel/tgh
