Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar High Level Meeting (HLM) dan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di Banjarbaru, Kamis (31/3/2022).
Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, berharap TPID dan SKPD terkait aktif memantau harga dan ketersediaan bahan pokok serta kelancaran distribusi untuk mengantisipasi kelangkaan yang berpotensi mengganggu stabilitas.
“Saya mengimbau agar pelaksanaan pasar murah untuk terus diintensifkan untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan di masyarakat. Saya juga mengharapkan agar kita sebagai pemerintah dapat terus mengedukasi masyarakat untuk belanja secara bijak,” ujar Roy.
Pada tahun 2021 lalu, Roy mengatakan inflasi di Kalsel berada dalam rentang stabil, sebesar 2,55 persen. Dengan kondisi ini, tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki harapan untuk bisa diwujudkan.
“Dalam konteks ini, peran TPID menjadi sangat strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, dan berkeadilan,” kata Roy.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kalsel mengalami peningkatan yang cukup signifikan di triwulan IV tahun 2021, mencapai 5,55 persen.
“Angka ini meningkat jika dibandingkan triwulan III tahun 2021, yang hanya tumbuh sebesar 4,88 persen,” kata Roy.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Birhasani, memaparkan data ketersediaan bahan pokok tingkat distributor di 13 kabupaten/kota yang diperkirakan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan, di antaranya beras 22.909,21 ton, kedelai 22.909,21 ton, cabai 487,52 ton, bawang merah 2.428,27 ton, gula konsumsi 5.032,50 ton, minyak goreng 19.974,60 ton, tepung terigu 17.542,67 ton, dan daging sapi atau kerbau 18.285,12 ton.
“Daging ayam ras 3.100 ton per bulan, produksi telur ayam ras sehari 175 ton, bawang putih 1.478,03 ton,” kata Birhasani. MC Kalsel/scw
