Kick Off Meeting Tahunan Kelompok kerja perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Tahun 2022 di Banjarbaru, Rabu (30/3/2022). MC Kalsel/tgh
Guna meningkatkan capaian pengembangan kawasan kumuh, peningkatan akses air minum dan akses air limbah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel mengadakan Kick Off Meeting tahunan kelompok kerja perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi Tahun 2022 di Banjarbaru.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Syaiful Azhari mengatakan Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pembangunan perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mendorong penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi sesuai mandat UUD 1945 pada Pasal 28 H dan UU 1 Tahun 2011.
“Adapun target yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 adalah tersedianya 100% akses air minum layak (termasuk 15% akses air minum aman), 90% akses sanitasi layak (air limbah domestik, termasuk 15% akses aman), 0% rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka, 100% rumah tangga di perkotaan terlayani pengelolaan sampah, dan 70% rumah tangga menempati rumah layak huni dan terjangkau,” kata Syaiful, Rabu (30/3/2022).
Dalam mencapai target RPJMN 2020-2024 dan SDGs 2030 sektor perumahan, air minum, dan sanitasi, kata Syaiful diperlukan adanya kolaborasi multisektor dan multiaktor, yang dapat diwujudkan melalui kelompok kerja (Pokja) bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi.
Oleh karena itu, keberadaan pokja bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan menjamin adanya sinergi pembangunan lintas sektor dan pelaku, baik horizontal maupun vertikal yang berkelanjutan.
“Pokja AMPL Provinsi yang sekarang di gabung menjadi Pokja PKP diharapkan memiliki kecakapan, kemampuan dan keaktifan dalam mengakselerasi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pembangunan air minum, sanitasi maupun perumahan dan permukiman,” ujarnya.
Selain itu, keberadaan Pokja di tingkat provinsi sangat strategis sebagai wadah penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar stakeholder, terutama dalam membina dan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota.
“Oleh karena itu, diperlukan kesamaan visi dan tujuan lintas sektor maupun mitra dan swasta dalam mengawal pembangunan di daerah dan melaksanakan pembangunan bidang perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang sinergis dan kolaboratif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PUPR Kalsel, M. Amril Syarif menambahkan tujuan kegiatan ini untuk mengkolaborasikan berbagai sektor agar pembangunan bisa sejalan dengan sektor lainnya seperti kawasan kumuh nantinya dengan sektor air minum, sanitasi dan sampah bisa mendukung kawasan kumuh agar tidak kumuh lagi.
“Jadi kolaborasi tersebut kita harapkan nantinya untuk meningkatkan capaian pengembangan kawasan kumuh, peningkatan akses air minum dan akses air limbah bisa lebih meningkat,” kata Amri.
Untuk diketahui kegiatan dihadiri 50 perserta dari Pokja di Kabupaten/Kota, Dinas PUPR, Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup. MC Kalsel/tgh
