Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang cukup tinggi menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) guna mendorong pemerataan ekonomi.
Kepala Dinas Sosial Kalsel, Siti Nuriyani, menyebutkan PPKS termasuk di antaranya Lanjut Usia (Lansia) terlantar yang menyertakan berbagai permasalahan cukup kompleks, sehingga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk memecahkannya.
“Oleh karena itu, untuk mencapai target pemecahan permasalahan tersebut sangat diperlukan strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang guna dan tepat sasaran,” ucap Nuriyani Rapat Koordinasi Rehabilitasi Sosial Lansia se-Kalsel, di Banjarmasin, Jumat (25/3/2022).
Nuriyani mengatakan, rehabilitasi sosial Lansia sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah di semua tingkatan, seiring dengan dinamika permasalahan yang semakin kompleks dan cakupan wilayah yang sangat luas.
“Rehabilitasi sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi adalah rehabilitasi sosial di dalam panti. Sedangkan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah rehabilitasi sosial di luar panti, baik yang berbasis keluarga maupun masyarakat,” ujar Nuriyani.
Nuriyani mengatakan, saat ini Pemprov Kalsel memiliki Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera yang menyasar Lansia terlantar dan Lansia gangguan mental.
Ia menilai, permasalahan sosial Lansia harus segera diatasi, karena pengabaian kelompok ini akan memperburuk jalannya pembangunan dan diperkirakan akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangannya di masyarakat.
“Semoga Rakor ini menjadi langkah awal untuk pemecahan permasalahan Lansia, serta dapat meningkatkan pelayanan kita dalam menangani Lansia di Kalsel, dengan didukung data yang valid serta program dan kegiatan yang fokus sesuai sasaran,” kata Nuriyani. MC Kalsel/Rns
