Sesuai instruksi Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel menargetkan 32 ribu hektar per tahun untuk program revolusi hijau.
Namun, tahun ini berbagai kendala harus dihadapi karena pandemi COVID-19, dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
“Jadi, di tahun ini belum didapatkan realisasi akhir gerakan revolusi hijau karena harus didetilkan kepada kabupaten/kota, swasta maupun masyarakat, dan di 2020 sudah didapatkan 21 ribu hektar penanaman. Mudah-mudahan di tahun ini bisa mencapai dari target kita,” kata Fathimatuzzahra, di Banjarbaru, Jumat (10/12/2021).
Fathimatuzzahra mengatakan, perlu waktu 20 tahun untuk menanami lahan kritis seluas 511.000 hektar.
“Kita upayakan bisa seluas-luasnya dilakukan penanaman dan pelihara pohon, karena yang diperlukan itu keberhasilannya tumbuh tanaman untuk anak cucu nantinya,” ujar Fathimatuzzahra.
Hal ini tidak lepas dari konsep revolusi hijau yang ingin menciptakan hutan yang bisa menyejahterakan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan.
“Gerakan ini juga berkaitan dengan mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan hidup,” tutur Fathimatuzzahra.
Fathimatuzzahra pun meminta kepada seluruh elemen, baik dari pemerintah, swasta hingga masyarakat untuk terus berpartisipasi menggencarkan gerakan revolusi hijau.
“Kita tahu, kegiatan gerakan revolusi hijau itu sifatnya menanam dan pelihara pohon,” tukas Fathimatuzzahra. MC Kalsel/Ar
