Sebagai bentuk nyata untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menyelenggarakan Festival ANTASARI (Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini), Banjarmasin, Senin (29/11/2021).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalsel, Amanlison Sembiring, mengatakan melalui festival ANTASARI, BI ingin mendorong digitalisasi ekonomi kegiatan transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Untuk itu pada kesempatan ini kami juga mengukuhkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalsel dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD). Melalui TP2DD, Pemerintah Daerah juga bisa merumuskan tahapan-tahapan terkait percepatan implementasi ETPD ini ” kata Amanlison.
Amanlison berharap, kehadiran TP2DD mampu menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lain untuk semakin mendorong transformasi ekonomi digital dari sisi supply maupun demand.
Terlebih, lanjut Amanlison, proses digitalisasi ekonomi di kehidupan saat ini sudah tidak bisa dibendung, baik masyarakat suka tidak suka, paham tidak paham sekalipun.
“Berbicara lebih jauh mengenai digitalisasi, juga terjadi pada sektor pendapatan dan belanja pemerintah dimana pemerintah menangkap peluang pola pergeseran masyarakat. Pemerintah diharapkan menjadi motor utama dalam mendorong pembentukan ekosistem digital di Indonesia, tak terkecuali di daerah,” tutur Amanlison.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar, mewakili Gubernur Kalsel berharap TP2DD bisa membantu Pemprov untuk melaksanakan dan menerapkan ETPD dengan membangun ekosistem dan roadmap ETPD di sektor pemerintahan, khususnya di Pemprov Kalsel, guna memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah agar menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Iklim digitalisasi memang harus dibangun dengan komitmen kuat dari berbagai pihak, untuk itu saya bersyukur Pemerintah Kabupaten/Kota juga telah mengeluarkan SK pembentukan TP2DD dalam rangka mendukung digitalisasi khususnya di sektor pemerintahan,” kata Roy.
Roy menambahkan, kehadiran TP2DD juga bisa membantu mewujudkan keinginan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan efisiensi dan optimalisasi PAD, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana Pemerintah Daerah, dengan tetap mengedepankan transparansi dan good governance.
“Dengan dilakukannya digitalisasi ini Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apalagi ETPD ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung inovasi pengintegrasian pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital,” pungkas Roy. MC Kalsel/Jml
