Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui SP4N LAPOR!.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, mengatakan SP4N LAPOR! Kalsel adalah wadah yang tepat untuk menyampaikan opini, kritik, dan aduan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, demi mewujudkan pemerintahan yang semakin baik.
“Alhamdulillah SP4N-LAPOR, hadir untuk mengimbangi kecepatan respon dan kritik masyarakat dengan adanya sistem yang terintegrasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” kata Sahbirin, pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) SP4N LAPOR! Tahun 2021 bersama Bupati/Wali Kota se-Kalsel secara virtual, di Banjarbaru, Rabu (22/9/2021).
Berdasarkan data, Sahbirin menyebutkan di semester pertama tahun ini SP4N LAPOR! Kalsel telah menerima 7.547 laporan, dan 7.449 di antaranya telah selesai. Laporan paling banyak terkait sektor infrastruktur jalan, disusul infrastruktur pendukung, ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan, dan terakhir administrasi kependudukan.
“Sementara yang masih dalam proses ada 69 laporan dan 33 laporan belum ditindaklanjuti. Kami bersyukur bisa menyelesaikan 99 persen laporan yang masuk, ini artinya sistem SP4N LAPOR! di Kalsel berjalan dengan baik,” kata Sahbirin.
Meskipun memiliki capaian yang baik, Sahbirin menilai pemanfaatan SP4N LAPOR! di Kalsel masih perlu dioptimalkan, karena rata-rata kabupaten memiliki tingkat laporan yang rendah.
“Berdasarkan data, laporan tertinggi berada di wilayah perkotaan, yaitu di Banjarmasin dan Banjarbaru, sementara daerah-daerah lainnya masih cukup rendah,” kata Sahbirin.
Ke depan, Sahbirin berharap Monev dapat dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dalam rangka perbaikan tingkat penyelesaian dan jumlah pengaduan, serta mempercepat laju verifikasi dan tindak lanjut.
“SP4N LAPOR! kita harapkan akan bermanfaat lebih maksimal, untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,” ucap Sahbirin. MC Kalsel/Jml
