Melihat perkembangan isu-isu gender yang terjadi di perguruan tinggi dan dunia pendidikan yang bergerak secara fluktuatif dalam lima tahun terakhir, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan koordinasi menuju perguruan tinggi responsif gender, di Banjarmasin, Senin (28/6/2021).
Kepala DPPPA Kalsel, Husnul Hatimah, mengatakan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta terus bermunculan. Seringkali, kasusnya tidak tertangani dengan baik atau bahkan tidak terungkap.
“Praktik kekerasan ini terjadi di semua jenjang pendidikan tak terkecuali pada perguruan tinggi seperti adanya kasus kekerasan dan pelecehan seksual,” kata Husnul.
Kemudian, kesenjangan gender masih terjadi di perguruan tinggi, dengan minimnya keterwakilan perempuan, jika dilihat dari jumlah dosen tetap di Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, perguruan tinggi sangat berpotensi untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender, melalui Tri Dharma perguruan tinggi yang responsif gender.
“Dengan indikator yang terukur dapat menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender (PTRG) yang mana bertujuan untuk memastikan seluruh jajaran di perguruan tinggi agar dapat memahami konsep, prinsip, dan strategi pengarusutamaan gender yang dijalankan oleh semua jajaran yaitu senat universitas, pimpinan universitas dan fakultas, tenaga pendidikan dan kependidikan, mahasiswa dan alumni,” ujar Husnul.
Husnul mengatakan pengarusutamaan gender di perguruan tinggi dapat dilaksanakan melalui lima strategi pokok, di antaranya melakukan kerja sama dengan pusat studi wanita dalam mengkaji dan menemukan isu-isu gender.
“Melalui koordinasi ini diharapkan dapat menghadirkan persamaan persepsi tentang permasalahan gender yang terjadi pada perguruan tinggi, menumbuhkan sensitivitas gender, tersusunnya kebijakan, dan terwujudnya lingkungan ramah gender dan zero tolerance terhadap kekerasan dan pelecehan seksual,” kata Husnul. MC Kalsel/scw
