Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini, tidak terkecuali dalam menghadapi tahun 2021 mendatang.
“Mudah-mudahan rancangan APBD tahun anggaran 2021 mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di tahun depan khususnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi di daerah,” ujar
Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Resnawan, pada Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kalsel Tahun Anggaran 2021, Banjarmasin, Kamis (8/10/2020).
Pemulihan tersebut, lanjut Rudy, juga termasuk dampak-dampak lain yang diakibatkan pandemi Covid-19, seperti penanganan kemiskinan dan pengangguran.
Dijelaskan Rudy, kebijakan penyusunan anggaran pendapatan daerah Kalimantan Selatan tahun 2021 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, dengan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
“Sedangkan, penyusunan anggaran kebijakan belanja daerah tahun 2021 telah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien,” terang Rudy.
Diketahui, rancangan APBD tahun anggaran 2021 disusun dari pendapatan daerah sebesar Rp5.412.973.074.670,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp126.716.863.341,00 (2,29 %) dibanding APBD Tahun Anggaran 2020.
Untuk belanja daerah tahun anggaran 2021 dirancang sebesar Rp5.462.973.074.011,00 atau turun Rp426.716.863.341,00 (7,25 %) dibanding APBD tahun sebelumnya.
“Penurunan terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2021 dikarenakan adanya penurunan pendapatan dana transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2021, sebagai dampak penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional akibat pandemi Covid-19 yang masih dirasakan sampai sekarang ini,” kata Rudy. MC Kalsel/Ar
