Dalam mengembangkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif. Satu data banua hadir untuk menyajikan data-data dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kalsel.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, Syaiful Azhari menyampaikan, bahwa data merupakan kebutuhan paling mendasar dalam pembangunan. Tanpa data yang baik, sistem perencanaan pembangunan sampai pada pelaksanaan pembangunan tidak mungkin mencapai hasil yang maksimal dan tepat sasaran.
“Ketepatan dan keakuratan data merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar Pemerintah kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) berperan sebagai wali data daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang statistik melalui program penyelenggaraan statistik sektoral,” ucap Syaiful, Banjarbaru, Kamis (8/10/2020).
Maka perlu adanya output yang konkrit terkait pelaksanaan sistem satu data di daerah. Diskominfo tentunya tidak akan mampu melakukan pengumpulan data secara komprehensif tanpa adanya supply data yang akurat dari Dinas Teknis.
“Sehingga diperlukan standar data yang sesuai dengan pemanfaatannya dan memenuhi kebutuhan instansi guna mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta sebagai media informasi kepada masyarakat,” terangnya.
Syaiful juga mengatakan, tata kelola data yang baik melalui program Satu Data Banua ini akan menjadi sarana untuk menampilkan tren data sektoral yang bisa ditampilkan bagi masyarakat. Terlebih lagi terkait kualitas pembangunan daerah. Untuk itu, perlu adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh SKPD terkait ketersediaan data statistik sektoral.
“Sesungguhnya akan memudahkan aparatur Pemerintah dalam menyusun kebijakan, sekaligus membuka akses data bagi para akademis yang ingin melakukan penelitinan terkait kondisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Namun selama ini, Pemprov Kalsel telah melakukan kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam membangun data statistik di Kalimantan Selatan. Melalui kolaborasi ini, dapat melakukan pengumpulan data, terutama data sektoral yang ada pada dinas terkait.
“Melalui rakor satu data ini saatnya kita menyinkronkan dan menyajikan data-data di SKPD, sehingga dapat terwujud data sektoral yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat di akses dengan baik,” tutupnya. MC Kalsel/Rol
