Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah bersama Polda Kalsel untuk pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Selatan.
Setelah mengalami penundaan, kali ini telah keluar aturan untuk pelaksanaannya, sehingga pengamanannya pun dipersiapkan.
Sekretaris Satpol PP Prov Kalsel, Masruni menyampaikan amanah Gubernur Kalimantan Selatan, terkait kesiapan pengamanan untuk menyukseskan Pilkada di Kalsel.
“Pelaksanaan Pilkada sempat tertunda, namun setelah ditetapkan oleh pemerintah pusat harus dilaksanakan di 9 Desember, sehingga kita harus menyiapkan hal itu,” ujar Masruni, Banjarbaru, Selasa (28/7/2020).
Sementara itu, pihak Polda yang diwakili oleh Karo OPS Polda Kalsel, Kombes Pol Isdiyono menyampaikan keterkaitan penandatanganan untuk pengamanan tersebut.
“Penggunaan anggaran ini adalah untuk di semua tahapan, mulai dari persiapan pelaksanaan masa kampanye, masa tenang sampai pencoblosan, penghitungan sampai dengan pelantikan, penggunaannya untuk TNI dan Polri sebagai pengamanan Pilkada,” ujar Isdiyono.
Personil yang dilibatkan dalam penanganan Pilkada sekitar enam ribu, yaitu dari Polda, jajaran Polres dan TNI.
“Oleh karena itu, jumlah personel itu fluktuasinya bisa naik turun. Hal tersebut tergantung ancaman tugas yang dihadapi,” tutupnya. Mc Kalsel/ Fuz
