Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur Perumahan se Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Senin (3/2/2020).
Rapat dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel Syaiful Azhari, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Direktorat Jendral Penyediaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dwityo Akoro Soeranto, Kadis Perkim Kalsel, Bappeda, Kadis PUPR Kalsel, Kepala Dians Perkim Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalsel, Syaiful Azhari mengatakan pertemuan kali ini dimaksudkan dapat menggali permasalahan dan menyerap aspirasi sehubungan dengan tingginya pertumbuhan akan pembangunan infrastruktur perumahan di Kalsel dan juga untuk menyamakan persepsi gerak dan langkah mulai dari tahap perencanaan, pengusulan hingga implementasi lingkup infrastruktur bidang perumahan dengan dibiayai oleh APBN.
“Perumahan dan permukiman merupakan hak dasar setiap warga negara indonesia. Karenan mereka berhak hidup sejahtera lahir dan batin terutama untuk menadapatkan lingkungan yang baik dan berhak untuk bertempat tinggal atau mendapatkan hidup yang layak,” ujarnya.
Untuk itu, pembangunan perumahan dan kawsan permukiman di Kalsel tidak terlepas dari peran pemerintah pusat melalu kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat terutama direktorat jenderal penyediaan perumahan dalam meningkatkan kawasan perumahan tidak layak huni melalui program bantuan simulan maupun perumahan swadaya sejak tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 11.108 buah.
Sementara itu, Rifqinizamy Karsayuda selaku Komisi 5 DPR RI mengatakan Kalsel akan mendapatkan kouta bedah rumah 4.500 dan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp78, 7 miliar.
“Anggaran bedah rumah, bersumber dari Kementerian PUPR dan langsung diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Nanti akan ada fasilitator. Satu fasilitator akan mengawasi atau membangun rumah 30 kepala keluarga,” ujarnya.
Oleh sebab itu, saya mengumpulkan seluruh Kadis Perkim se-Kalsel. Mereka wajib mengawasi realisasi program bedah rumah tersebut.
“Ini yang akan kita tata hari ini. Bahkan kita targetkan tahun depan bantuan bedah rumah mencapai 6-7 ribu rumah,” tuturnya.
Disisi lain Dwityo Akoro Soeranto mengatakan pertemuan ini akan mensinergikan dan memajukan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Pertemuan ini merupakan wadah bagi kami dalam rangka sharing pengalaman dan meningkatkan koloborasi antara pelaku pembangunan. Karena perumahan itu tidak bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disemua pihak harus bisa bersama-sama berkoloborasi untuk meoptimalkan agar penyediaan perumahan layak huni bisa ditingkatkan,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
