Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan penyumbang devisa nomor dua setelah sektor tambang. Karena Kalsel termasuk salah satu daerah yang berpotensi untuk perkebunan kepala sawit. Kondisi alam iklim sangat cocok untuk tanaman kelapa sawit.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kalsel, Suparmi saat ditemui awak media pada kegiatan Focus Groud Discussion (FGD) Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Dalam Membangun Hutan Lestari di ruang rapat Aberani Sulaiman Banjarbaru, Jum’at (6/12/2019).
Menurutnya, kalau perkebunan kelapa sawit tertata dengan baik dari hulu sampai ke hilir, harga pasti akan mengikuti, kesejahteraan pekebunan pun juga akan menjadi ikut terangkat.
“Dalam hal ini memang goalnya adalah perkebunan jaya provinsi juga dalam pembangunan tersupport oleh perkebunan sawit, pekebunan sawit sendiri pun akan menikmati. Otomatis akan bergerak seirama,” ujarnya.
Oleh karena itu kalau kita tidak ada lahan tambang, dan membuka lahan dengan cara membakar maka harus mendapatkan ijin ulang dengan sarana prasarana yang wajib dimiliki oleh semua perkebunan swasta maupun negara.
“Kecenderungan Nilai ekspor sawit saat ini berkisaran mulai harga dari Rp2.000 hingga diatas Rp18000 sekian dan itu sudah mulai membaik dari pada kemarin di beberapa tahun yang lalu,” terangnya.
Untuk itu kita juga berusaha membangun ditingkat pedesaan untuk mempelancar ekspor perdagangan yang didampingi juga oleh Dinas Perdagangan yang menangani.
“Sedangkan Nilai ekspor sawit Kalsel sudah sampai ke Amerika dan negara-negara lainnya yang menjadi tempat tujuan dari yang semula tidak mengambil CPO, upaya dari pemerintah pusat akan menjadi amanat dalam menyikapi jumlah ketersediaan bahan baku untuk sawit.
Sementara itu, Eddy Sapta Binti Selaku Ketua Umum GAPKI mengatakan pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah merupakan statement yang sangat mendasar bagi gapki Kalsel.
“Hal ini dilakukan dalam rangka berperan serta untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang harmonis dan memberikan ruang gerak terhadap berkelanjutan beban mahluk hidup secara keseluruhan,” ucapnya.
Penyelenggaraan Gapki FGD dimaksud adalah dalam rangka mensinergikan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dalam membangun hutan lestari di Provinsi Kalsel.
“Dengan FGD ini diharapkan dapat diperoleh titik temu dan atau mode sinergi kegiatan dan kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan itu sendiri,” tutupnya. MC Kalsel/tgh
