Sebagai upaya menyukseskan pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tahun 2019, pemerintah dalam hal ini BKKBN, harus memastikan berbagai langkah penguatan program dan kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2019 dapat diimplementasikan dan dikembangkan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan kegiatan prioritas dan upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan.
Sekretaris Utama BKKBN pusat, Nofrijal mengungkapkan salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KB ke daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan khusus terkait urusan daerah, sesuai dengan prioritas nasional.
“DAK merupakan sumber paling besar untuk KKBPK, rata-rata kabupaten/kota mendapatkan alokasi antara empat sampai lima miliar rupiah,” ungkap Nofrijal pada Forum Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Tahun 2019, Banjarmasin, Senin (18/11/2019).
Setiap tahunnya, terang Nofrijal, DAK dialokasikan dengan dua kategori yakni fisik dan non fisik.
“Non fisik itu usianya baru tiga tahun terakhir tapi jumlahnya sangat besar dari 2,6 triliun rupiah untuk dana DAK BKKBN, dua triliun rupiah dengan kegiatan seperti biaya operasional Balai Penyuluhan rata-rata mencapai enam sampai tujuh juta sebulan, kalau setahun sekitar Rp90 juta, kemudian yang dana operasional kegiatan di Kampung KB untuk kabupaten/kota antara Rp95 juta sampai Rp115 juta pertahun,” terang Nofrijal.
Selain itu lanjutnya, ada juga dana lain berupa insentif yang digunakan untuk menggerakan Program KB di desa dengan memberikan dana tersebut kepada kader-kader.
“Itu rata-rata 600 ribu perbulan perdesa, sedangkan desa kita hampir ribuan, itu dana yang paling besar,” tuturnya.
Di sisi lain, Nofrijal juga mengungkapkan belum optimalnya DAK aftermatif yang disalurkan untuk penanggulangan stunting, sehingga melalui pertemuan tersebut, Ia berharap dapat menemukan solusi permasalahan sehingga bermanfaat untuk masyarakat.
Kedepannya, Nofrijal memastikan ada target-target untuk Kampung KB, mencapai peserta KB baru dan lainnya, dengan pengawasan daerah dan pusat.
Sejalan dengan yang disampaikan Nofrijal, Plt Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan menjelaskan beberapa hal dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan DAK Program KKBPK tahun 2020 dengan capaian yang jelas dan terukur.
“Untuk itu, dalam meningkatkan kualitas perencanaan DAK program KKBPK tahun 2020 dengan outcome yang jelas dan terukur, maka sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dan meningkatnya pelaporan dan ketersediaan data dan informasi program KB berbasis teknologi informasi,” ungkap Ramlan.
Lebih lanjut Ramlan menjelaskan, DAK sangat diperlukan untuk meningkatkan daya jangkau, kualitas pelayanan tenaga lini lapangan, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB, penguatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)/Advokasi Program KKBPK, peningkatan ketersediaan sarana pengasuhan, pembinaan tumbuh kembang anak dan sarana pembinaan remaja, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
“Dana ini keterkaitan dengan Agenda Prioritas Pembangunan Pemerintah periode 2015-2019, DAK mendukung nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah pedesaan dalam kerangka kesatuan, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu,” tutupnya. MC Kalsel/tgh
