Kepala Bidang PSP Disbunnak Kalsel, Sulwan menjadi narasumber pada
Pembinaan Forum Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan untuk Pembentukan UPPB yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/11/2019).
Dalam kesempatan tersebut Sulwan mengatakan, pembentukan UPPB bertujuan untuk memajukan petani karet agar bisa meningkatkan pendapatan.
“Salah satu upaya untuk memajukan petani pekebun karet adalah dengan adanya pembentukan UPPB dan perlunya perubahan perilaku petani karet dalam menggelola tanaman karet dari benih unggul kemudian dengan pemeliharaan yang baik, penyadapan sesuai SOP dan Bokar juga sesuai dengan SOP agar ada nilai tambah dan selisih harga yang lebih baik yang akhirnya bisa meningkatkan pendapatan petani pekebun,” ujar Sulwan.
Mekanisme pembentukan UPPB salah satunya adalah dengan Penerbitan Surat Tanda Registrasi UPPB (STR-UPPB) yang diterbitkan oleh Dinas Kab/Kota yang membidangi perkebunan untuk kemudian menyampaikan laporan perkembangan penerbitan STR-UPPB dan rekapitulasi laporan perkembangan UPPB kepada Bupati tiap enam bulan.
SOP dalam UPPB yaitu SOP Penyadapan, SOP Pengolahan Bokar, dan SOP Penerimaan dan Penjualan Bokar yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal demi kesejahteraan petani.
Klaster industri berbasis hutan adalah upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dari industri hulu ke industri hilir.
Tujuan dari klaster industri adalah meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri serta meningkatkan volume rantai pasar (supply chain) sehingga memiliki daya saing tinggi.
Hal tersebut sesuai dengan visi yaitu terwujudnya klaster industri HHBK berbasis produk unggulan yang berdaya saing untuk mendukung KPH di Kalimantan Selatan yang mandiri, maju dan mensejahterakan masyarakat serta berkeadilan. sulwan/lidya/Disbunnak/MC Kalsel
