Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel, Diyah Anur Yani membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Kemiskinan Kalsel di hotel Zuri Express Banjarmasin, Rabu (23/10/2019).
Menurut Diyah, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang paling utama yaitu kemiskinan.
Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensi sehingga perlu dukungan dari semua kalangan diantaranya lintas sektor, swasta, dunia usaha dan masyarakat.
“Semua stakeholder harus berperan aktif untuk menyamakan persepsi dan langkah konkrit dalam mengatasi permasalahan kemiskinan,” ucap Diyah.
Diyah mengungkapkan, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kalsel pada September 2018 sebesar 4,65 persen, meningkat 0,11 persen poin terhadap Maret 2018 dan menurun 0,05 persen poin terhadap September 2017.
“Dilihat dari sisi kemiskinan regional Kalimantan dan nasional tahun 2018 penduduk miskin tertinggi di Kalimantan Barat dan Kalsel termasuk yang terendah 4,65 persen” ujarnya.
Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel tahun 2016-2021, untuk mencapai prioritas tersebut diperlukan program dan kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin.
“Oleh karena itu, Rakor Pemutakhiran Data Kemiskinan sangat penting dilaksanakan agar data kemiskinan Kalsel menjadi terpadu, efektif dan efisien serta dapat memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Dinsos Kalsel, Handiasty Eka Wardhani menjelaskan Rakor tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan data kemiskinan dengan lintas sektor agar tercapainya data terpadu di Kalsel dan mensinergikan data kemiskinan Kalsel dengan lintas sektor agar program dan kegiatan pembangunan daerah tepat sasaran serta efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.
“Diharapkan data kemiskinan Kalsel menjadi acuan dasar pada proses perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kalsel dalam penanggulangan Kalsel,” harapnya.
Rakor tersebut diikuti 80 peserta terdiri dari Bappeda, Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Diskominfo, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pejabat Struktural Eselon III di Lingkungan Dinas Sosial Kalsel. MC Kalsel/Ar
