Dalam rangka memonitor tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan oleh tim dari kementerian PAN dan RB. Maka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalsel melakukan Evaluasi Implementasi Sakip dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kot se-Provinsi Kalimantan Selatan di hotel Golden Tulip Banjarmasin, Kmais (5/9/2019).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris Makkie dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor mengatakan, sesuai tujuannya evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi (RB), serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Baik bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
“Jadi, langkah ini penting untuk dilakukan, agar kita memperoleh informasi mengenai hal-hal yang sudah berjalan secara baik maupun yang kurang atau belum dilaksanakan, yang kemudian kita jadikan acuan perbaikan secara berkelanjutan,” ucap Haris saat membacakan sambutan.
Oleh sebab itu, evaluasi maupun penilaian yang telah dan akan dilakukan harus dijadikan bahan untuk memotret kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Hal ini penting, karena reformasi birokrasi, berarti berbicara tentang perubahan menuju penataan dan penyelenggaraan birokrasi yang lebih baik,” katanya.
Lanjut ia mengutarakan, kesempatan tersebut akan dilakukan evaluasi penerapan sistem akuntabilitas kinerja, yang telah berjalan di Instansi masing-masing. Akuntabilitas kinerja menjadi salahsatu asas penyelenggaraan pemerintah yang harus diperhatikan, mengingat setiap program kegiatan yang dilaksanakan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Keberhasilan dalam pencapaian program-program pembangunan harus terukur, mulai dari sistem perencanaan, penganggaran, pengukuran, hingga evaluasi kinerja, dengan kata lain, akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi kewajiban yang bukan saja harus dipenuhi, namun juga perlu dievaluasi dan dilakukan perbaikan oleh seluruh instansi pemerintah,” jelasnya.
Ia berharap, dengan akuntabilitas kinerja yang berjalan dengan baik, pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan pemerintah dapat digunakan untuk menunjang kinerja pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu saya mengajak, untuk bersama-sama menyatukan tekad dan komitmen untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan sakip yang baik, dengan berlandaskan semangat untuk berubah dan berbenah, serta bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang profesional dan menyejahterakan masyarakat.
“Semoga dengan evaluasi ini kita dapat memperbaiki penerapan sakip di instansi masing-masing, sehingga kita bisa menunjukkan hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tutupnya.
Untuk diketahui kegiatan dihadiri oleh seluruh kepala SKPD Provinsi Kalsel, Kepala Daerah se Kabupaten/Kota, SKPD se kabupaten/kota. MC Kalsel/tgh
