Dalam rangka menindaklanjuti hasil kajian pengutamaan bahasa di badan publik berkaitan dengan bahasa dalam naskah dinas yang nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam menyusun pedoman tata naskah dinas, baik di pusat maupun daerah.
Balai Bahasa Kalsel menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terpumpun Pemakaian Bahasa di Badan Publik, di ruang rapat H Maksid Kantor Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/8/2019), Diskusi diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 15-16 Agustus 2019 dan diikuti 40 pelajar SMP, SMA dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Setda Provinsi Kalsel.
Kepala Balai Bahasa Kalsel, Imam Budi Utomo mengatakan sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa layanan publik termasuk persuratan wajib menggunakan bahasa negara.
“Kita harus mengutamakan bahasa negara tetapi bahasa daerah boleh juga digunakan dalam lingkup tertentu seperti keluarga, masyarakat dan hubungan antar suku bangsa” jelas Imam.
Melalui diskusi kelompok terpumpun diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun pusat.
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Heriansyah mengatakan forum seperti ini sangat baik untuk kita budayakan, bukan hanya membuka wawasan baru tetapi juga memperdalam topik-topik yang kita diskusikan.
Lanjut Heriansyah, Diskusi Kelompok Terpumpun sebagai ruang yang tepat untuk kita sama-sama membahas tentang pemakaian bahasa yang benar di badan publik serta memperbaiki pemakaian bahasa agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Ia mengajak kepada peserta untuk memanfaatkan forum ini secara maksimal, diskusikan secara cermat dan teliti tentang pemakaian bahasa sehingga forum diskusi ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. MC Kalsel/Ar
