Peran PUG Elemen Penting Pelaksanaan Pembangunan

Peserta Bimbingan Teknis pengarusutamaan gender (PUG) begi perencanaan / PPTK SKPD Kabupaten / Kota lingkup Provinsi Kalsel tahun 2019 di hotel Banjarmasin, Selasa (25/6/2019). MC Kalsel/tgh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Provinsi Kalsel menggelar Bimbingan Teknis pengarusutamaan gender (PUG) begi perencanaan / PPTK SKPD Kabupaten / Kota lingkup Provinsi Kalsel tahun 2019 di hotel Banjarmasin, Selasa (25/6/2019).

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Provinsi Kalsel, Husnul Hatimah.

Menurut Husnul, pemahaman mengenai pengarusutamaan gender harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) demi terwujudnya kesertaraan gender di Provinsi Kalsel.

“Sudah hampir dua dekade dari intruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional di keluarkan,” katanya.

Namun implementasi pengarusutamaan gender masih perlu banyak mendapat perhatian, Kita lihat sendiri masih terdapat berbagai kesenjangan, dan ketidaksetaraan gender terjadi. “Untuk itu berbagai upaya mengurangi kesenjangan dalam pembangunan sudah semestinya PUG menjadi Band Smart dalam pelaksanaan pembangunan terutama didaerah,” tuturnya.

Peserta berfoto bersama dengan panitia acara Bimbingan Teknis pengarusutamaan gender (PUG) begi perencanaan / PPTK SKPD Kabupaten / Kota lingkup Provinsi Kalsel tahun 2019 di hotel Banjarmasin, Selasa (25/6/2019). MC Kalsel/tgh

Lanjut ia mengatakan, lambatnya pelaksanaan PUG disebabkan masih kurangnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender para pengambil keputusan, pemegang kebijakan, para perencana dan para pemangku kepentingan, bahkan istilah gender masih sering diartikan sebagai perempuan sehingga mengakibatkan sering terjadi kontrak produktif karena pengambil kebijakan yang sampai saat ini masih didominasi oleh kaum laki-laki.

“Menjadi antipati atau elergi terlebih dan perlu ketika muncul istilah gender, untuk itu setelah mengikuti bimtek pada hari ini tidak ada lagi yang salah kaprah terkait dengan pembangunan gender itu sendiri,” Pungkasnya.

Oleh karena itu saya berharap dengan bimtek ini menjadi wadah untuk lebih membuka wawasan terkait bagaimana menjadikan pengarusutamaan gender sebagai landasan dalam memecahkan berbagai ketimpangan dalam masyarakat untuk mewujudkan pembangunan gender diwilayah kerja khsusnya di daerah Kalsel.

Sementara itu Kesi Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalsel, Maimunah mengatakan tujuan bimtek ini untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan kopetensi perencana kegiatan PPTK SKPD lingkup Provinsi Kalsel serta menyusun program kegiatan yang berspektif gender sesuai dengan julak atau julik yang ada serta penganggaran responsif gender atau PPRG dalam menyusun GAP GBS dan TOR yang responsifnya gender.

Kegiatan ini diikuti sebanyak 115 orang terdiri dari SKPD 13 Kabupaten/Kota se Kalsel serta kegiatan berlangsung selama dua hari terhitung pada tanggal 25 sampai dengan 26 juni 2019. MC Kalsel/tgh

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

 


 

Pemprov Kalsel Perlu
Pendapat Anda!


Terima kasih telah mengakses portal berita kami.
Kesediaan anda mengisi survei kepuasan
sangat membantu kami untuk mengevaluasi
penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) tahun 2022
demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Selatan.

 

 


Ya, Saya Bersedia

 

Tidak, terima kasih