Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan daerah (LKPD) Prov Kalsel tahun 2018. Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota VI BPK RI Prof. Harry Azhar Azis, Selasa (21/5/2019).
Dalam lima tahun terakhir Pemprov Kalsel mencapai hasil yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara berturut-turut sejak 2013 hingga 2017 Pemprov Kalsel mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyampaian laporan keuangan daerah.
Dalam sambutannya Sahbirin mengatakan bahwa WTP itu sangat berarti, karena mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, rapi, dan sesuai aturan. Namun lebih dari itu pengelolaan keuangan daerah yang baik yang diwujudkan dalam bentuk laporan diharapkan membawa dampak positif untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
“Alhamdulillah harapan kita sesuai dengan kenyataan, hari ini kita kembali meraih WTP dalam laporan keuangan daerah. Capaian ini saya harapkan menjadi motivasi seluruh jajaran Pemprov Kalsel untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah di tiap SKPD” ujarnya.
Pemprov Kalsel terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan tanpa kecuali perbaikan pengelolaan di sektor keuangan daerah. Upaya perbaikan itu dituangkan dalam misi kedua Pemprov yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami sangat terbuka untuk menerima setiap koreksi, saran dan masukan dari BPK RI karena semangat kami tak pernah padam. Kami terus bergerak untuk membangun tata kelola dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang bersih, baik, transparan dan akuntabel” urai Sahbirin menutup sambutannya. Mc Kalsel/Rns
