Banjarmasin –
Gubernur Provinsi Kalsel dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Haris membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluaga (KKBPK) yang diselnggarakan oleh BKKBN Provinsi Kalsel di hotel Golden Tulip Banjarmasin, Kamis (28/3/2019).
Dalam kesempatnya ini Haris mengatakan pelaksanaan program KKBPK ini perlu kemitraan yang strategis untuk memperkuat jejaring antara para pemangku kepentingan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara utuh.
“Peran serta pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam operasionalisasi program KKBPK pada umumnya khususnya di Kampung KB harus dioptimalkan,” katanya.
Kemudian sinergi antar kelembagaaan pemerintahan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat pihak swasta harus kokoh dalam menyelenggarakan peran masing – masing demi mewujudkan penduduk yang baik, solidnya peran pemangku kepentingan dan mitra kerja ini insya allah akan mampu mensukseskan program KKBPK.
Oleh karena itu saya ingin menegaskan khususnya kepada teman – teman perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel dan seluruh kepala OPD KB Kabupaten/kota agar dapat terus melakukan komunikasi dan koordinasi baik, bahu – membahu bersama – sama menggerakan program prioritas pemerintah seperti program kampung KB yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Salah satu fokus program ini yaitu berusaha mengatasi permasalahan gizi ganda yaitu kekurangan gizi seperti whosting atau kurus, stanting (pendek) pada balita, anemia pada remaja dan ibu hamil serta kelebihan gizi termasuk obesitas baik pada balita maupun orang dewasa,” ujarnya.
Sementara itu perlu kita ketahui bersama stunting masih merupakan permasalahan di Kalsel, terbukti bahwa angka stunting masih berada pada angka 33,2 persen berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018.
“Angka ini dapat dikatakan cukup tinggi karena berada diatas nasional yang berada pada angka 30,8 persen, karena itu ini harus menjadi perhatian kita bersama agar persoalan – persoalan yang terkait dengan gizi ini menjadi perhatian kita didalam program atau pembicaraan dalam rapat hari ini,” jelasnya.
Selanjutnya ia mengungkapkan, berdasarkan hasil survey Kinerja Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) tahun 2017 Total Fertility Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2,6 SDKI 2012 menjadi 2,4 pada SKAP 2017. “Artinya bahwa setiap wanita Indonesia rata – rata melahirkan anak selama masa repoduksinya, Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Kalsel sendiri adalah 2,4 persen sama dengan TFR nasional,” ujarnya.
Oleh karena itu penurunan Total Fertility Rate (TFR) ini juga diikuti oleh kenaikan angka rifalensi, kontrasepsi atau CPR nasional dari 61,9 persen pada tahun 2012 menjadi 63,6 persen pada tahun 2017, sedangkan CPR untuk Kalsel adalah sebesar 68,1 persen angka ini berada diatas angka CPR nasional.
Dikesempatan yang sama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Kalsel, Ina Agustina mengatakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan Berencana dan Pembangunan keluarga (KKBPK) Tahun 2019 sebagai tindak lanjut dari rapat kerja nasional dan rapat koordinasi teknis kemitraan program KKBPK yang sudah dimulai dan dibuka Wakil Presiden RI di Istana Presiden pada tanggal 25 Februari tahun 2019 yang lalu.
Menurutnya Kegiatan Rakerda dan rakornis ini sebagai upaya memastikan arah kebijakan dan strategi program KKBPK menuju sasaran RPJMN dan Restra tahun 2019..
Sementara itu tujuan dari kegiatan rakerda dan rakornis ini adalah meningkatkan dukungan dari
pemerintah daerah dan mitra kerja dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Rakerda dan Rakornis kemitraan ini dihadiri sebanyak 172 orang terdiri dari kepala OPD, Sekretaris OPD KB, Kabid KB kabupaten/kota, Kabid KS kabupaten/kota, dan Bappeda kabupaten/kota, mitra kerja , PKK kabupaten/kota. MC Kalsel/tgh
