Pemerintah Provinsi Kalimantan Selataan menetapkan Kabupaten Tapin dan Barito Kuala sebagai percontohan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Sebab, kedua kabupaten ini dinilai punya nilai kurang bagus (C) dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah).
“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional),” kata Gubernur Kalsel dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setdaprov Kalimantan Selatan, Siswansyah pada acara Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Dua Kabupaten Tapin dan Barito Kuala, Di Hotel Treepack, Banjarmasin, Jum’at (9/11).
Siswansyah mengatakan SAKIP sebagai upaya perbaikan kinerja organisasi agar sejalan dengan visi-misi kepala daerah. Pihaknya pun menggelar workshop dan asistensi atas perencanaan SAKIP. “Agar mencapai kebaikan dan terintegrasi dengan penganggaran, planning budgeting bagaimana merumuskan kinerja mulai tingkat program, outcome dan outputnya apa saja,” ucapnya
Selanjutrnya terkait penyusunan program harus mengacu pentingnya money follow program, bukan money follow function. Ia berharap anggaran yang tersedia bisa efektif untuk membiayai program yang dibutuhkan masyarakat.
Untuk itu, dari sisi perencanaan mulai level Bappeda kota/kabupaten harus terus ditingkatkan. Sebab Bappeda mengarahkan program yang disusun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Siswansyah meminta ada penguatan peran Bappeda agar memudahkan koordinasi antar instansi.
Menurutrnya, ada dua institusi yang paling dominan dalam perencanaan anggaran daeraah adalah Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kegiatan ini memang difasiltasi Kemenpan RB, untuk melakukan perbaikan SAKIP dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP). Dengan harapan memicu reformasi birokrasi di daerah Kalsel. Ada tujuh kota/kabupaten di Kalsel yang nilainya masih kurang, salah satunya Tapin dan Batola yang nilainya C,” jelasnya
Sementara itu Bupati Tapin, Arifin Arpan mengatakan bahwa mereka akan melakukan perbaikan untuk pencapaian target ke depannya. Hal ini juga supaya apa yang menjadi keinginan dan tanggung jawab dari kabupaten Tapin kepada Kemenpan terlaksana dengan baik.
”Sebetulnya secara rutin sudah kita lakukan, bagaimana pun kegiatan ini sangat bagus untuk kita kabupaten kota, termasuk Tapin sendiri. Apa yang yang disarankan kepada kita, sudah kita lakukan, mungkin kita perbaikan saja nanti. Tadi kan ada yang kurang berkaitan dengan pelaporan, akan kita siapkan” ungkapnya
Peserta kegiatan tersebut diikuti 177 pejabat dari dua kabupaten masing-masing, bupati atau wakil, sekda, masing-masing dua perwakilan dari Inspektorat, Bappeda, 10 dari bagian organisasi, 56 dari dinas atau badan, dua dari sekretariat DPRD, 17 camat dari Kabupaten Batola dan 12 camat dari Kabupaten Tapin. MC Kalsel/tgh
