Tidak Hanya Ijazah Sekolah, Siswa SMK Juga Harus Mendapatkan Sertifikat Tenaga Ahli

Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, M. Bahrun (kemeja batik) dan Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Syarif Burhanuddin (kemeja putih) berfoto bersama beberapa penari pada acara pembukaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Komptensi Siswa SMK Pilot Project Link and Match Bidang Konstruksi, di Aula SMK 5 Banjarmasin, Selasa (13/3). MC Kalsel/Jml

Pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya di bidang konstruksi terbilang sangat cepat, namun hal ini tidak berimbang dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia.

Menurut Direktur Jendral Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Syarif Burhanuddin, pada tahun 2017 jumlah tenaga terampil dan tenaga ahli bidang konstruksi di Indonesia kurang lebih sekitar 8,1 juta orang yang terbagi menjadi 1,8 juta tenaga terampil dan 300 ribu tenaga ahli, serta 5,9 juta tenaga kerja yang masih belum terampil.

“Dari jumlah itu semua hanya 487 ribu tenaga terampil dan 222 ribu tenaga ahli yang tersertifikasi” kata Syarif pada pembukaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Komptensi Siswa SMK Pilot Project Link and Match Bidang Konstruksi, di Aula SMK 5 Banjarmasin, Selasa (13/3).

Untuk megatasi kekurangan tenaga terampil dan ahli bersertifikasi tersebut, Syarif meinginkan siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia tidak hanya mendapatkan ijazah dari sekolah saja tetapi juga mendapatkan sertifikat tenaga terampil sebagai bentuk persiapan diri menghadapi dunia kerja setelah lulus dari jenjang pendidikan SMK.

“Oleh karenanya Direktorat Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan bekerja sama dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sertfikasi ini” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, M. Bahrun menginginkan agar siswa SMK setelah lulus bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, sehingga bisa diakui secara langsung dalam dunia kerja khususnya di bidang konstruksi.

Namun hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, dikarenakan apa yang dipelajari lulusan SMK di Indonesia masih belum sesuai dengan keinginan pasar dunia kerja. Oleh karenanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama-sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencoba untuk menghubungkan dan mencocokan kurikulum pendidikan SMK agar sesuai dengan yang di inginkan dunia kerja.

“Sebelum melakukan sertifikasi Kemendikbud terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dengan industri di dunia kerja, sehingga kurikulum yang diberikan kepada siswa SMK di seluruh Indonesia bisa disesuaikan dengan keinginan pasar industri dunia kerja” ucapnya.

Acara Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Komptensi Siswa SMK Pilot Project Link and Match Bidang Konstruksi ini di ikuti sebanyak 12 SMK dari beberapa daerah di Indonesia melalui media teleconference. MC Kalsel/Jml

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan