“Penyandang cacat atau Disabilitas di Kalimantan Selatan masih mengalami diskriminasi terutama dalam bidang pendidikan, tenaga kerja dan kesehatan.”
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin, pemerintah daerah belum banyak memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas terutama dalam tiga bidang yakni bidang pendidikan, kurangnya perhatian sekolah untuk menerima murid-murid inklusi yang kemungkinan terkait dengan kurangnya tenaga pengajar yang mampu menangani murid-murid berkebutuhan khusus tersebut. Di bidang ketenagakerjaan, di Kalsel masih belum ada program bursa pekerjaan khusus penyandang disabilitas. Hal itu disebabkan belum adanya implementasi bahwa kewajiban baik pemerintah maupun swasta untuk menerima karyawan dari penyandang disabilitas, padahal mereka masih mampu bekerja disesuaikan dengan keterbatasannya. Selain itu, di bidang kesehatan, sebagian besar penyadang disabilitas belum mendapat “Kartu Indonesia Sehat” agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Pasalnya, para penyandang disabilitas itu hanya mendapatkan kartu dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang harus membayar iurannya. Kalau membayar mungkin sulit bagi penyandang disabilitas. Namun, jika tidak membayar berarti tidak mendapatkan kartu BPJS Kesehatan dan tidak bisa berobat. Oleh karena itu, Komisi IV akan melakukan revisi Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyandang Disabilitas ini, pada tahun depan. Sejumlah penyandang cacat yang tergabung dalam Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalsel mengadukan nasib mereka ke DPRD Kalsel, Selasa (3/10). Komisi IV menerima kedatangan para penyandang disabilitas dengan beragam kecacatan itu antara lain tuna netra, cacat tangan dan cacat kaki atau tidak bisa berjalan terkecuali dengan alat bantu. (NRH/RDM)