Memasuki periode akhir tahun, kinerja APBN wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai dengan 31 Oktober 2023 menunjukkan adanya peningkatan. Realisasi belanja meningkat sebesar 16,55 persen dibanding dengan periode September 2023. Peningkatan ini seiring dengan realisasi belanja dalam rangka persiapan Pemilu 2024 dan penyelesaian pekerjaan belanja infrastruktur.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan, Kusumawardhani pada Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan menyebutkan sebesar 26,85 triliun atau 83,54 persen, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 6,42 Triliun 73,8 persen) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 20,43 Triliun (87,1 persen).
“Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2022, realisasi belanja tumbuh 7,29 persen. Dari sisi pendapatan negara, realisasi pendapatan negara telah mencapai 19,47 triliun atau sebesar 106,09 persen, tumbuh 19,60 persen dari periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh. Dibandingkan dengan tahun yang lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 19,02 persen,” kata Kusumawardhani, Banjarmasin, Selasa (28/11/2023).
Dipaparkan Kusumawardhani, tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 34,4 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,2 persen, dan sektor pengangkutan sebesar 13,6 persen. Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi adalah sektor Pengangkutan dan Pergudangan yang tumbuh 71,86 persen dibandingkan tahun lalu.
Total penerimaan negara yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan sampai dengan 31 Oktober 2023 sebesar 5,36 Triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp399,45 Miliar dan penerimaan lainnya 4,96 Triliun. Tantangan yang dihadapi terkait penerimaan dari Perdagangan Internasional adalah turunnya volume ekspor komoditas CPO dan turunannya. Jika dilihat dari posisi Neraca Perdagangan, sampai saat ini masih surplus sebesar US$1.097,99 juta, meningkat
40,80 persen. Peningkatan ini karena ekspor lebih tinggi dari impor. Kontribusi kenaikan ekspor sebesar 38,65 persen, sedangkan impor hanya naik sebesar 27,38 persen, Kenaikan ekspor ini terjadi karena adanya kenaikan volume ekspor dari produk batu bara,” jelasnya.
Sementara itu pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Syafriadi, menjelaskan realisasi penerimaannya telah mencapai Rp1,48 Triliun atau 111,48 persen dari target, tumbuh 27,25 (yoy). Penerimaan terbesar dari pendapatan Jasa transportasi, komunikasi, dan informatika sejalan dengan mobilitas dan confidence
masyarakat yang cukup tinggi.
“Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp407,18 miliar atau 27,55 persen dari total realisasi PNBP. Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekes Banjarmasin. Dukungan APBN untuk pemberian subsidi di wilayah Kalimantan Selatan antara lain Subsidi Pupuk, Subsidi Listrik, dan Subsidi BBM. Realisasi Subsidi Pupuk telah tersalur 47.389,25 ton terdiri dari Urea, NPK, dan NPK Kakao,” kata Syafriadi.
Untuk subsidi listrik di wilayah Kalsel terealisasi sebesar Rp1.332,44 miliar. Subsidi BBM & LPG yang terdiri dari Pertalite sebesar 449.413 Kilo Liter dan Solar JBT (Jenis BBM Tertentu)193.529 Kilo Liter, serta subsidi untuk LPG 3 kg (PSO) 90.150 Metrik Ton.
“Realisasi Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2023 sebesar 20,43 Triliun atau sebesar 87,16 persen. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 6,70 persen. Realisasi DBH sebesar 92,4 persen, Realisasi DAU 88,3 persen, Realisasi DAK Fisik 67,8 persen, Realisasi DAK Non Fisik, 72,7 persen, Realisasi Hibah 3,8 persen, Realisasi Dana Desa 89,1 persen, dan Insentif Fiskal sebesar 61,2 persen,” ucap Syafriadi.
Dipaparkannya juga realisasi TKD tertinggi adalah Kab. Balangan sebesar 93,73 persen. Kab. Barito Kuala peringkat pertama penyaluran DAK Fisik berdasarkan persentase realisasi dari pagu dan Rencana Kegiatan (RK) di lingkup Pemda Kalsel. Di tingkat Nasional, Kalimantan Selatan peringkat ke-22 penyaluran DAK Fisik se-Indonesia berdasarkan persentase realisasi terhadap pagu. Untuk DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar 1,7 Triliun atau baru mencapai 72,67 persen. Sedangkan dana desa sudah terealisasi sebesar 1,33 Triliun atau sebesar 89,13 persen Kabupaten Tabalong merupakan kabupaten dengan capai tertinggi di wilayah Kalimantan Selatan untuk penyaluran Dana Desa dengan realisasi mencapai 98,61 persen. MC Kalsel/Rns
