Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi se-Kalsel tahun 2023.
Kegiatan ini mengusung tema “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Unggul dan Berdaya Saing Tinggi di Kalimantan Selatan”.
Mewakili Sekretaris Daerah (Sekda), Plt Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil mengatakan saat ini kita patut bersyukur bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kalsel terus menunjukkan progres yang makin baik.
“Kita lihat saja data Badan Pusat Statistik per bulan Agustus tahun 2022 jumlah penduduk yang bekerja sudah mencapai 2,09 Juta orang dari total penduduk angkatan kerja sekitar 2,19 juta orang,” ucapnya, Banjarmasin, Kamis (16/2/2023).
Disisi lain, angka pengangguran terbuka di tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang sebelumnya 4,95 persen di tahun 2021 menjadi 4,74 persen di tahun 2022.
Dari data tersebut semakin membuat optimis bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan semakin baik. Optimis saja tidak cukup untuk mendorong tenaga kerja kita semakin kompetitif, perlu adanya strategi serta kajian yang matang agar pekerja lokal mampu bersaing dengan nasional maupun internasional.
“Untuk sektor lapangan kerja yang berada di sektor pertanian, maka kita mendorong agar petani lebih modern. Karena sektor ini merupakan sektor dengan nilai tambah yang cukup tinggi untuk mendongkrak perekonomian Kalsel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Irfan Sayuti menambahkan permasalahan yang dihadapi ketenagakerjaan dan ketransmigraian masih bersifat klasik.
“Seperti lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian SDM yang ada, wirausaha baru kurang berkembang, belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk kewirausahaan. Sedangkan untuk Ketransmigrasian, rendahnya aspek legalitas dalam status kepemilikan lahan transmigrasi dan belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi,” ungkapnya.
Lalu untuk menanggulangi masalah tersebut, maka dilaksanakan beberapa program pelatihan kerja yang akan menjadi sasaran pembangunan ketenagakerjaan, yaitu menyerap angkatan kerja baru, mengurangi jumlah pengangguran dan setengah penganggur secara bertahap dan di Bidang Ketransmigrasian akan ada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Oleh karena itu, Ia berharap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dicapai secara optimal, sesuai yang dikehendaki yaitu untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.
“Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai sarana untuk merumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan, anggaran dan indikator kinerja dari masing-masing satuan kerja,” pungkasnya. MC Kalsel/usu.
