Pembinaan program bangga kencana yang dilakukan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel berlanjut ke Kampung KB, Desa Pihanin Raya, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Sebelumnya pihak BKKBN Kalsel telah melakukan pembinaan di Kampung KB, Desa Bajayau Lama, Bajayau Tengah dan Desa Parigi.
Dikesempatannya, Penyuluh KB Daha Selatan, Khairil Anwar menyambut baik dengan adanya pembinaan dari BKKBN Kalsel dalam rangka mensosialiasikan program bangga kencana bagi kader-kader di Kampung KB.
“Jadi saya sangat senang dan mengapresiasi BKKBN Kalsel yang telah datang ke Kampung KB untuk melakukan pembinaan,” kata Khairil, Rabu (11/11/2020).
Menurutnya, capaian masyarakat di Desa Pihanin Raya dalam melakukan KB masih didominasi KB suntik dan pil. Sedangkan program KB MKJP masih kurang.
“Kurangnya minat masyarakat dalam melakukan KB jenis MKJP karena takut, tidak didukung suami, dan malu kalau memakai IUD,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, dominannya KB jenis pil dan suntik juga membuat target MKJP didesa tersebut tidak terpenuhi.
“Kami akan meningkatkan MKJP disini, dengan mensosialisasikan dan penyuluhan bekerjasama dengan instansi kecamatan setempat,” tegasnya.
Selain MKJP yang kurang, permasalahan di Desa Pihanin Raya adalah kurangnya sinyal dan daya tangkap IT.
“Padahal setiap kali pelatihan di Kampung KB ini saya sisipkan latihan online, tetapi masih sulit untuk dipahami bagaimana mengidentifikasi hal tersebut,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Kalsel, Ramlan mengatakan pembinaan program Bangga Kencana merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Kampung KB.
“Apalagi kita ketahui, pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI agar manfaat dari program Bangga Kencana dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah miskin, padat penduduk, pesisir, kumuh, tertinggal dan terpencil,” ucapnya.
Ia menjelaskan, pembentukan kampung KB merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan secara parsial dan sektoral.
“Peningkatan kualitas hidup harus dilakukan secara terintegritasi oleh komponen terkait. Indikator yang dapat dijadikan alat ukur kualitas masyarakat adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Sehingga kampung KB merupakan wadah bersama untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat,” pungkasnya. MC Kalsel/tgh
