Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan mendorong setiap desa memiliki satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak perekonomian desa.
Diketahui dari 1.864 desa hanya 1.426 yang memiliki BUMDes tetapi untuk 1.426 itu, baru 896 yang terintegrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
“Dari sebagian desa yang tidak terbentuk BUMDes karena kesulitan untuk penyertaan modal dan kurang Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola,” ujar Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli, Banjarbaru, Rabu (7/10/2020).
Dijelaskan Zulkifli, ada beberapa BUMDes yang sudah berkembang usahanya diantaranya Kabupaten Tapin ada 6 BUMDes, Hulu Sungai Selatan ada 5, Tanah Laut ada 2, Barito Kuala ada 4, Hulu Sungai Tengah ada 6, Tanah Bumbu ada 2, Kotabaru ada 4, Tabalong ada 2 dan Hulu Sungai Utara ada 5.
“Dari usaha yang dijalankan dan sudah berkembang berupa air minum isi ulang, pangkalan gas dan sewa mesin. Dari itulah usaha yang berkembang dikarenakan sesuai kebutuhan yang diperlukan masyarakat sekitar,” tutur Zulkifli.
lanjut Zulkifli, pada tahun 2021, Pemprov Kalsel akan mengusulkan dana hibah agar BUMDes kedepannya bisa berkembang lagi.
“Kami dukung BUMDes yang sudah berkembang agar usahanya tetap berjalan dengan lancar,” tungkas Zulkifli. MC Kalsel/Ar
