Jakarta – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menggelar Rapat Gubernur Seluruh Indonesia, di Hotel Bidakara Grand Pancoran Jakarta, Rabu (7/2) pagi.
Gubernur Kalimantan Selatan didampingi Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ir H Hermansyah MSi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), Drs H Wahyudin, MAP, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bekespol) Drs Taufik Sugiono dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalsel, Kurnadiansyah dan Staf Khusus Gubernur Rizal Akbar, terlihat serius menyimak dan mencatat penyampaian materi dari para menteri dan pejabat terkait.
Rakor Gubernur seluruh Indonesia dengan tema Optimalisasi Peran Pemda Dalam Penanganan Radikalisme, Terorisme dan Bencana, dibuka resmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI , Wiranto.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor usai menghadiri rakor, menjelaskan, ada beberapa poin penting untuk dijadikan atensi daerah sebagaimana dipaparkan menteri terkait, Menkopolhukam, Panglima TNI, Menteri Keuangan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pokok utama dari review penjelasan narasumber pemerintah itu adalah pentingnya segenap elemen bangsa memperkokoh budaya gotong royong dan sinergitas.
“Budaya kearifan lokal sebagimana diteladankan nenek moyang atau pahlawan kita yaitu gotong royong harus dihidupkan lagi dalam segenap aspek kehidupan,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Paman Birin ini mencontohkan, seperti diungkapkan Menkopolhukam dan Panglima TNI, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama sebagai solusi persoalan bangsa. Termasuk penanganan radikalisme, terorisme dan bencana.
Khusus di Kalsel, sebutnya, pencegahan dan penanganan bencana misalnya, tanpa bantuan stekholder terkait, TNI, Polri, ulama, organisasi sosial, mahasiswa , sebaik apapun rencana dan program pemerintah daerah pasti tidak akan berhasil sesuai harapan.
Terkait review penting pertemuan hasil rakor. Paman Birin menjelaskan, dari Mendagri Tjahjo Kumolo memaparkan, Kemendagri mencabut 51 Permendagri yang dianggap memperpanjang rantai birokrasi, seperti perizinan.
Menurut Mendagri, lanjut Gubernur, didasari keinginan Presiden untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Salah satu kendala perizinan dg rantai birokrasi yang panjang dan rumit.
Dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menekankan ancaman ancaman bangsa yang perlu diwaspadai. Termasuk kehati-hatian dalam menganalisa penyebaran informasi melalui internet.
Kemudian dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dukungan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk pencegahan dan pascabencana.
“Saya berharap seluruh dinas terkait meningkatkan komunikasi dengan pemerintah pusat sesuai bidang tugas masing masing. Ini penting sebagai langkah penguatan sinergitas,” harap Gubernur. Humasprov – MC Kalsel / Fuz
