Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan harapan agenda tahunan ini menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Plh Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin yang diwakili oleh Inspektur, Akhmad Fydayeen menyampaikan jika hal ini merupakan entry meeting gabungan dalam rangka pemeriksaan interim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalsel.
“Ini dalam rangka untuk LKPD laporan keuangan pemerintah daerah, mudah-mudahan nanti ke depannya hal tersebut setelah diperiksa akan jadi bagus karena kita tahu sendiri, jadi output dari kegiatan ini adalah nantinya WTP atau tidak,” sebut Fydayeen usai mengikuti kegiatan tersebut di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (17/2/2025).
Kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan kepada pemerintah daerah, sebagai mana BPK bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Diharapkan pemeriksaan ini bisa berjalan dengan cepat, dan para Kepala SKPD dapat memberikan dukungan penuh dalam pemenuhan dokumen yang diminta oleh tim BPK.
“Diharapkan, dengan kelancaran proses pemeriksaan ini, berbagai kekurangan dalam pengelolaan keuangan dapat segera diperbaiki untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di masa mendatang,” tutupnya. MC Kalsel/Fuz
