DPPPAKB Bersama Bappeda dan Satgas Stunting Provinsi Kalsel Bersinergi Sosialisasikan Juknis Laporan dan Tindak Lanjut Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalsel bersinergi dengan Bappeda Provinsi Kalsel dan Satgas Stunting Kalsel melaksanakan Sosialisasi Juknis Laporan Stunting dan Rencana Tindak Lanjut Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti dari unsur TPPS Provinsi Kalimantan Selatan, TPPS 13 Kabupaten/Kota (Ketua, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas PMD dan OPD KB) dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan

Plh Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar yang diwakili Asisten bidang Administrasi Umum Sekda Prov Kalsel Ahmad Bagiawan menyampaikan Pemprov Kalsel sangat mengapresiasi dengan kegiatan ini karena ini dalam rangka meningkatkan koordinasi singkronisasi supaya stunting bisa mencapai target penurunan.

“Kami berharap dari kegiatan ini dalam membuat laporan yang sebagaimana mestinya, sehingga laporan semester dua ini bisa terkumpul paling lambat 15 Januari 2025 yang selanjutnya di serahkan ke pusat,” kata Gia di Banjarbaru, Senin (25/11/2024).

Kemudian, Pemprov Kalsel juga menginginkan agar kabupaten/kota mampu mengakselerasi laporan yang baik dan benar agar berdampak pada penurunan stunting. Dari semester pertama, Kalimantan Selatan sudah menunjukkan kemajuan untuk penurunan stunting yakni berada di posisi 15 se Indonesia.

Dikatakan Gia, peran dan tugas masing-masing TPPS kabupaten/kota untuk menggerakkan upaya yang terpadu dan integratif, serta melakukan pendampingan kepada kader-kader di tingkat desa yang menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting.

“Pemerintah menargetkan angka stunting 14 persen pada 2024. Masih ada selisih 10.7 persen lagi yang harus segera diintervensi. Ini artinya, kita harus lebih giat, masif, dan melangkah tepat sasaran, untuk mengejar target yang diharapkan. Namun, ini bukan hanya soal angka, melainkan tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Banua,” ujar Gia.

Sementara itu, Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni menambahkan kegiatan ini juga untuk membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi dan sinergi lintas sektoral di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Mendorong TPPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam persiapan penyusunan Laporan TPPS Semester II sesuai dengan outline Laporan TPPS tahun 2024. MC Kalsel/scw

Mungkin Anda Menyukai