Penurunan angka stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Dalam konteks Kalimantan Selatan (Kalsel), angka stunting di Provinsi Kalsel mengalami kenaikan di 2022 sebesar 24,6 persen dan di 2023 sebesar 24,7 persen. Angka ini masih cukup jauh dari target yang ditetapkan sebesar 14 persen.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur saat membacakan sambutannya di acara Rapat Penelaahan (Reviu) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Tahun 2024 yang dilaksanakan BKKBN Perwakilan Kalsel di Banjarbaru, Rabu (22/8/2024).
“Saya sampaikan apresiasi kepada BKKBN atas komitmen dan kerja kerasnya dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kalsel,” kata Agus.
Agus mengatakan, forum ini diselenggarakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting pada semester 1 tahun anggaran 2024.
Sehingga, melalui kegiatan ini dapat mempercepat upaya perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Selanjutnya, program bangga kencana sebagai program yang salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga.
“Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan advokasi dan penggerakan program bangga kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran,” ujar Agus.
Sehingga melalui program bangga kencana ini, diharapkan memiliki sistem informasi keluarga yang lebih baik dan terintegrasi berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan tersedianya data yang akurat, real-time, dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Dengan sistem informasi yang kuat, kita akan mampu merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program dengan lebih baik, termasuk upaya percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kalsel,” jelas Agus.
saat ini, provinsi kalimantan selatan memiliki jumlah sasaran berisiko stunting sebanyak 639.992 jiwa, dengan jumlah keluarga berisiko stunting (krs) mencapai 190.707 atau 29,8% dari total sasaran. kondisi ini tentu membutuhkan perhatian dan upaya ekstra dari kita semua.
Meskipun demikian, beberapa kegiatan strategis telah dan akan terus dilaksanakan di Provinsi Kalsel, seperti audit kasus stunting, program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (baas) yang diselenggarakan BKKBN, Gelar Darling, mini lokakarya hingga tingkat kecamatan, serta kegiatan koordinasi, monitoring, dan intervensi layanan lainnya.
Oleh karena itu, kegiatan ini juga dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan agenda percepatan penurunan stunting, serta mempertegas target dan sasaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. MC Kalsel/scw