Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan Rapat Koordinasi Teknis Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 untuk mempersiapkan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, berkualitas, dan berdaya saing pada tahun 2025.
Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk membangun daerah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan strategis.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan mengatakan pentingnya mendiskusikan bersama terkait dalam perumusan program pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum.
“Jadi dengan adanya rakernis ini sebagai langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan memaksimalkan pembiayaan dana perimbangan, dana alokasi khusus, dan pembiayaan dekonsentrasi serta tugas pembantuan,” kata Solhan di Surabaya, Kamis (7/3/2024).
Solhan mengatakan pembangunan infrastruktur yang berskala prioritas dan strategis, dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan memiliki efek yang signifikan terhadap pengembangan suatu wilayah, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan menciptakan kesempatan lapangan kerja baru.
“Pembangunan infrastruktur yang baik juga mampu melancarkan distribusi dan mobilitas barang, yang pada gilirannya membuat harga produk dan harga menjadi kompetitif,” ujarnya.
Rapat Koordinasi Teknis ini turut dihadiri oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, yang memaparkan praktik-praktik terbaik dalam membangun sinergitas stakeholder dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Ini akan menjadi informasi dan masukan yang berharga bagi Kalimantan Selatan guna meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur,” ungkapnya. MC Kalsel/tgh
